Gelar Rekonsiliasi, BKKBN Papua Barat Target Prevalensi Stunting 14 Persen di 2024

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat menggelar rekonsiliasi percepatan penurunan stunting tingkat provinsi di Swiss Belhotel Manokwari, Jumat (14/10/2022).

Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, dalam arahannya mengatakan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan, antara lain koreksi data balita stunting melalui pengukuran tinggi dan berat badan menggunakan antropometri. Dengan begitu, akan didapatkan data riil balita yang terpapar stunting.

Selanjutnya, kata Philmona, sasaran intervensi percepatan penurunan stunting adalah keluarga berisiko stunting, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang harus dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat provinsi hingga kabupaten/kota.

Philmona berharap setelah rekonsiliasi para peserta dari memastikan intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran untuk menurunkan prevalensi stunting.

Sementara, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Thamrin Payapo, melantik Pangdam XIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, dan Rektor Unipa, Meky Sagrim, sebagai tim percepatan penurunan stunting. Dilanjutkan pengukuhan orang tua asuh Papua Barat serta penandatanganan komitmen aksi konvergensi.

Setelah dilantik, tim diminta untuk membangun koordinasi lintas sektor agar percepatan penurunan stunting Papua Barat bisa mencapai target yang ditentukan, yaitu prevalensi stunting 14 persen pada 2024 mendatang.

Prevalensi stunting 14 persen pada 2024 ini sama dengan target nasional. Sebagai informasi, prevalensi stunting Papua Barat pada 2022 ini turun menjadi 26,2 persen dari sebelumnya 30 persen pada 2021. (LP8/Red)

Latest articles

KSAD Jenderal Maruli Tegaskan Calon Prajurit TNI Bertato Tradisi Boleh Mendaftar

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan calon prajurit TNI yang memiliki tato karena tradisi tetap diperbolehkan mendaftar....

More like this

DPRP Papua Barat Akan Kawal Usulan Pembentukan Provinsi Bomberai

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat akan mengawal usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB)...

Seluruh Fraksi DPRP Setujui Pertanggungjawaban APBD Papua Barat 2025 Jadi Perda

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seluruh fraksi DPRP Papua Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang...

Pemprov Papua Barat Janji Benahi APBD, 6 Fraksi Menanti Bukti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyatakan menerima dan sependapat dengan berbagai...