Gerindra Papua Barat Desak Penutupan Aktivitas PETI di Papua Barat

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com-Maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Papua Barat , dinilai Tak Memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dan Negara .

Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Barat , David Alexander Baru meminta Kapolda Papua Barat segera menindak aktivitas tersebut.

“Peristiwa di pegunungan Arfak kemarin sebagai jalan masuk untuk menindak tambang emas ilegal . Harus ada yang bertanggung jawab atas kematian para korban,”ujarnya Selasa (3/6/2025).

Politisi muda itu juga mengklaim memiliki bukti kuat lengkap daftar nama penambang termasuk aliran dana dari hasil aktivitas illegal tersebut.

” Masih ada pihak yang punya hati jujur, integritas tinggi dan Cinta tanah air serta setia dengan Presiden Prabowo memberikan bukti – bukti ke kami Gerindra Papua Barat ,”kata David.

David mengatakan ada sejumlah Oknum yang diduga terlibat tambang emas ilegal. Untuk itu dia meminta agar penegak hukum dapat memperhatikan persoalan ini agar menjadi perhatian serius.

“Alangkah baiknya penegak hukum dapat membersihkan kegiatan ilegal tersebut. Sebelum nama mafia tambang dan nama oknum aparat ini masuk ke meja Presiden Prabowo Subianto,”tutup dia.(LP3/Red)

Latest articles

Ali Baham soal Aspirasi DOB Papua Barat Tengah: Kuncinya Penuhi Syarat...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah kembali mengemuka di Papua Barat. Pemprov Papua Barat menegaskan pembentukan daerah otonom baru (DOB) harus...

More like this

Ali Baham soal Aspirasi DOB Papua Barat Tengah: Kuncinya Penuhi Syarat dan Proses Konstitusional

MANOKWARI, LinkPapua.id – Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah kembali mengemuka di Papua Barat....

DPRP Papua Barat Akan Kawal Usulan Pembentukan Provinsi Bomberai

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat akan mengawal usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB)...

Seluruh Fraksi DPRP Setujui Pertanggungjawaban APBD Papua Barat 2025 Jadi Perda

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seluruh fraksi DPRP Papua Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang...