MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan tantangan kebangkitan nasional kini bergeser ke ruang digital. Tantangan itu juga menyentuh kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi bangsa.
“Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat,” kata Lakotani membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (20/5/2026).
Harkitnas 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara. Pemerintah menyebut tema itu menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ditentukan kemampuan negara melindungi generasi muda dari ancaman sosial, ekonomi, dan digital.
Pemerintah menilai tantangan kebangkitan nasional tidak lagi sebatas menjaga kedaulatan wilayah. Ancaman bangsa kini bergerak ke arah ketimpangan pendidikan, lemahnya literasi digital, ketergantungan ekonomi desa, hingga ancaman ruang digital terhadap generasi muda.
Dalam amanat itu, pemerintah mengingatkan semangat kebangkitan nasional yang lahir melalui Boedi Oetomo pada 1908 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Harkitnas diminta menjadi momentum menjawab tantangan baru bangsa yang semakin kompleks.
Selain itu, pemerintah menegaskan kemandirian bangsa tidak dapat terus bergantung pada bantuan pihak luar. Kemandirian itu disebut harus dibangun melalui kekuatan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program strategis nasional diklaim diarahkan untuk memperkuat fondasi tersebut. Program itu meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis.
Namun, pemerintah juga mengakui masih ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia dan akses pelayanan dasar di berbagai daerah. Ketimpangan itu termasuk di wilayah afirmasi dan kawasan terpencil.
“Pemerintah berupaya memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan,” tuturnya.
Dalam sektor ekonomi, pemerintah menaruh perhatian pada lemahnya kemandirian desa. Desa disebut selama ini masih bergantung pada distribusi dan modal dari luar daerah.
Melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap desa menjadi pusat kekuatan ekonomi baru. Koperasi itu diarahkan membuka akses terhadap pupuk, modal usaha, distribusi hasil panen, dan kebutuhan pokok masyarakat.
Sementara itu, pemerintah juga menyoroti meningkatnya ancaman ruang digital terhadap anak-anak dan remaja Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Aturan itu resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak 28 Maret 2026. Kebijakan tersebut disebut sebagai respons negara terhadap pengaruh platform digital yang dinilai mengancam kesehatan mental, perilaku sosial, dan perkembangan anak.
Lakotani mengajak seluruh elemen masyarakat tidak sekadar memperingati Hari Kebangkitan Nasional secara simbolis. Dia meminta masyarakat membangun solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat kemandirian bangsa.
“Kita memastikan anak-anak mengakses ruang digital yang sehat, beretika dan sesuai usia tumbuh kembangnya,” ucap Lakotani. (LP14/red)
