Honorer 512 Tagih Janji Kapolda PB: Tuntaskan Kasus Pemalsuan dokumen CPNS!

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Forum Honorer 512 Nusantara berunjuk rasa di markas Polda Papua Barat, Selasa (2/5/2023). Massa meminta Kapolda Papua Barat serius menangani laporan dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan CPNS 2018 di Papua Barat.

Massa datang dengan menggunakan mobil pick up dan sebagian lagi menggunakan kendaraan roda dua. Massa sempat berorasi di pintu utama Mapolda sebelum di arahkan masuk ke dalam halaman Mapolda.

Aksi dipimpin Ketua Forum Honorer Papua Barat Yan Rumbiak. Dalam orasinya Yan menagih janji Kapolda Papua Barat untuk menuntaskan proses hukum laporan kasus pemalsuan dokumen CPNS.

“Sudah enam bulan sejak dilaporkan pada November 2022 hingga saat ini laporan kami hanya di tingkat penyelidikan. Kapolda harus serius bekerja menuntaskan kasus yang merugikan banyak orang ini ” kata Yan Rumbiak.

Yan menegaskan bahwa pihaknya sempat diminta oleh pihak tertentu untuk mencabut laporan soal dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan CPNS 2018.

“Kami mencium aroma intervensi dari pihak tertentu untuk meminta kami mencabut laporan. Tapi saya tegaskan bahwa laporan ini tetap berlanjut hingga tuntas di Polda,” katanya.

Seorang pendemo juga meminta Polda serius terutama Direktorat Kriminal Umum sebab laporan mereka ke Polda sudah sekian bulan, namun tak menunjukkan kemajuan.

“Masa kami punya laporan lebih duluan masuk dari pada kasus Sambo tapi kami punya laporan masih dalam proses penyelidikan,” ucap honorer.

Massa hanya melakukan orasi beberapa saat kemudian diarahkan ke ruangan pertemuan di Direktorat Kriminal Umum untuk diberikan penjelasan. Pengunjuk rasa diterima AKBP Robertus A Pandiangan, Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat.

“Hari Kamis pekan ini kami akan melakukan gelar perkara, menentukan status laporan ini dari Penyelidikan apakah bisa ke penyidikan,” kata AKBP Robertus.

Wadir mengatakan, sebanyak 30 lebih saksi telah dimintai keterangan dan sejumlah dokumen pendukung seperti SK dan kartu tanda penduduk KTP telah diamankan.

“Sebanyak 30 saksi dari Terlapor dan pelapor serta beberapa saksi dari Inspektorat, BKD sudah kami periksa,” ucapnya.

Disinggung soal ada dugaan intervensi, Wadir menegaskan sejauh proses penyelidikan laporan para honorer tidak ada yang mengintervensi penyelidikan.

“Kita akan tuntaskan persoalan ini,” tegas Pandiangan.

Aksi para Honorer 512 Nusantara Papua Barat itu sempat membuat jalan di depan pintu utama Mapolda Papua Barat mengalami macet. (LP2/red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...