BINTUNI, Linkpapuabarat.com – Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw akan menempuh banyak terobosan restrukturisasi pegawai di periode keduanya. Salah satunya pembenahan tenaga tenaga honorer di lingkup OPD. Ditegaskan Petrus, honorer yang tak mengantongi SK bupati akan diberhentikan sementara. Langkah ini ditempuh sebagai wujud efisiensi kinerja.

“Jadi honorer yang tidak menggunakan SK bupati akan di berhentikan sementara. Ini saya sampaikan mendahului. Di kabupaten lain sudah dilakukan. Dipanggil atau tidak dipangil lagi. Akan diatur lagi sesuai dengan kebutuhan OPD,” jelas Petrus saat memimpin apel di Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (15/3/2021).

Menurut Petrus, kebijakan pemangkasan honorer sesuai dengan aturan yang ada. Aturan ini memiliki konsekuensi pada kinerja dan juga anggaran.

“Surat edaran lagi disiapkan serta dalam sistem informasi pemerintahan Daerah (SIPD) dalam aturan ini, ada aturan belanja-belanja yang harus dibenahi dan disiapkan tempatnya,” katanya.

Petrus berharap honorer dapat memahami hal itu. Kecuali K2 kebijakan itu tidak berlaku. Karena mereka bekerja dengan SK bupati.

Adapun honorer yang terangkat lewat kepala dinas akan disetop. Tidak ada lagi penambahan. Jika ada penambahan kata Petrus, maka kepala dinas yang menanggung honornya.

“Saya minta para pimpinan OPD segera memberikan data untuk kita benahi. Jadi ini bukan karena momen politik pemilihan bupati atau wakil bupati. Tetapi ini soal aturan” tutup Petrus. (LPB5/red)