MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani meminta penerapan Sistem Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Samandar) mengubah pola kerja organisasi perangkat daerah (OPD). Sistem tersebut tidak boleh hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi harus memperbaiki pengelolaan data dan pelaporan pemerintahan.
“Data yang terlambat, tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan berdampak pada kualitas laporan dan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Lakotani saat peluncuran Samandar di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (26/8/2026).
Lakotani mengatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bukan sekadar kewajiban administratif. Kedua laporan tersebut menjadi gambaran capaian kinerja sekaligus instrumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Menurutnya, kualitas LPPD sangat bergantung pada data yang disampaikan setiap perangkat daerah. Karena itu, keterlambatan, ketidaklengkapan, dan ketidakakuratan data dapat memengaruhi kualitas laporan serta proses evaluasi pemerintahan daerah.
Lakotani menilai pola penyampaian data secara manual, parsial, dan sulit dipantau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Samandar diharapkan mendorong penyampaian data yang lebih cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel.
Dia menegaskan keberhasilan Samandar tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun. Komitmen dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam penerapannya.
“Samandar bukan hanya tanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Sistem yang baik tidak akan memberikan hasil apabila tidak diikuti dengan komitmen, kedisiplinan dan konsistensi dari seluruh pihak,” tegasnya.
Lakotani kemudian meminta seluruh kepala OPD memberi perhatian terhadap penyediaan dan penyampaian data LPPD. Setiap perangkat daerah juga diminta memastikan pengelola data bekerja aktif, bertanggung jawab, dan mengikuti jadwal yang ditetapkan.
Selain itu, dia meminta perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dalam penyampaian data. Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling berkaitan dalam menghasilkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Mari kita bangun pola kerja yang lebih kolaboratif, responsif, disiplin dan berbasis data,” katanya.
Lakotani juga meminta penerapan Samandar terus dievaluasi dan disempurnakan. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan harus segera ditindaklanjuti agar sistem tersebut dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dia menekankan data harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Pengelolaan data yang baik dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan informasi yang akurat.
“Samandar harus menjadi instrumen perubahan budaya kerja pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data dan pelaporan,” ucapnya.
Dengan penerapan Samandar, Pemprov Papua Barat menargetkan penyampaian data LPPD menjadi lebih cepat, lengkap, dan akurat. Sistem tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (LP14/red)
