Matret Kokop Minta RPJMD tak Sebatas Konsep, Harus Berpihak Rakyat

Published on

BINTUNI, Linkpapua.com – Kabupaten Teluk Bintuni memulai forum konsultasi rancangan awal RPJMD 2021-2026. Wakil Bupati Matret Kokop berharap RPJMD bukan sebatas konsep, tapi berimplementasi untuk rakyat.

“Pertemuan ini sangatlah penting, karena bukan semata-mata memenuhi persyaratan teknis penyusunan rancangan awal RPJMD. Tetapi juga menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” terang Matret saat membuka kegiatan ini, Kamis (2/12/2021).

Forum RPJMD dihadiri seluruh Pimpinan OPD. Kegiatan digelar di ruang rapat Kantor Bappeda Bintuni.

Menurut Matret, RPJMD tidak hanya menjadi ukuran kinerja pemerintah. Tetapi juga menunjukkan kinerja segenap masyarakat, sebagai bagian dari Kabupaten Teluk Bintuni.

“RPJMD ini adalah cerminan dari seluruh aktivitas pembangunan dan sosial. Untuk itu saya mohon kepada para peserta untuk tetap mengikuti pertemuan ini secara aktif hingga usai. Berikan masukan, saran, kritikan yang inovatif, cerdas, dan membangun, guna kesempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD,” paparnya.

Dalam penyusunan RPJMD, Matret meminta agar tetap berpedoman pada beberapa hal.

Pertama, seluruh OPD agar dapat menjabarkan visi dan misi kabupaten dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menyusun sasaran OPD, program prioritas beserta indikator kinerjanya yang terukur.

“Sasaran kita adalah dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah seperti kemiskinan, rendahnya IPM, pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan lainnya,” katanya.

Kedua, kata Matret, adanya perubahan paradigma pembangunan. Dari money follow function menjadi money follow program prioritas benar-benar dilakukan.

“Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak untuk rakyat dan berorientasi pada manfaat prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Jangan hanya konsep pemerataan pendanaan semua tugas dan fungsi kelembagaan di OPD,” jelasnya.

Ketiga, rasionalisasi program kegiatan yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat untuk benar-benar dilakukan.

Keempat, simultan dengan penyusunan RPJMD, di masing-masing SKPD juga berproses untuk penyusunan renstra SKPD mengacu pada rancangan RPJMD. (LP5/Red)

Latest articles

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Meski...

More like this

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang...

Turnamen Voli Komunitas Manokwari Sukses Digelar, Kompas Tampil Sebagai Juara

MANOKWARI, Linkpapua.id – Turnamen Bola Voli Komunitas Manokwari yang diikuti 18 tim dari berbagai...

Kodim 1801/Manokwari Selesaikan Pembangunan Jembatan Armco, Warga Rasakan Manfaatnya

MANOKWARI, Linkpapua.id-Jembatan Armco yang dibangun oleh Kodim 1801/Manokwari di Distrik Manokwari Selatan, kini telah...