Mendagri Tito Minta Pemerintah Daerah Dukung Gerakan Stop Boros Pangan

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta ke pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung Gerakan Stop Boros Pangan. Menurutnya, selama ini banyak makanan terbuang akibat konsumsi berlebihan.

“Jadi, kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Mendagri Tito menegaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga komoditas beras tengah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, upaya mendukung Gerakan Stop Boros Pangan menjadi hal yang sangat penting dalam mengendalikan harga-harga tersebut.

Ia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras.

“Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” katanya.

Mendagri Tito menambahkan pemerintah saat ini melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial berupa beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

Ia pun mendorong agar Bapanas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran.

Selain itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah aktif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan mengoptimalkan instrumen anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinas sosial, maupun dari BTT (belanja tidak terduga),” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, Mendagri Tito ingin pemerintah daerah ikut serta dalam mengampanyekan diversifikasi pangan kepada masyarakat.

Ini berarti masyarakat harus didorong untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga memasukkan makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang ke dalam pola makan mereka. Terutama di wilayah Indonesia bagian timur, makanan-makanan itu telah lama menjadi bagian penting dalam konsumsi masyarakat. (*/Red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

256 Suspek Virus Hanta di Indonesia, Kemenkes Ungkap Belum Ada Kasus HPS

JAKARTA, LinkPapua.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan ratusan temuan suspek virus Hanta yang...