MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan APBD Papua Barat belum mampu memenuhi permintaan Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) yang menginginkan alokasi pekerjaan senilai Rp100 miliar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyebut kemampuan fiskal daerah saat ini masih terbatas.
“Saya juga telah menjelaskan kepada mereka bahwa di APBD Perubahan anggarannya akan ditambah Rp50 miliar dan menurut mereka masih kurang,” ujar Dominggus saat memimpin rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di rumah dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Jumat (17/7/2026).
Dominggus mengatakan pemerintah telah menyiapkan 167 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp30,7 miliar. Pemprov juga merencanakan penambahan alokasi sekitar Rp50 miliar melalui APBD Perubahan 2026.
Dia menjelaskan PAL-KOAP meminta alokasi anggaran mencapai Rp100 miliar. Menurutnya, pemberdayaan kontraktor orang asli Papua (OAP) bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Papua Barat, tetapi juga tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat.
Dominggus menuturkan ruang fiskal Pemprov Papua Barat menyusut setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Dana transfer dari pemerintah pusat kini langsung disalurkan ke masing-masing kabupaten.
“Sekarang setelah pemekaran dana ini dari Jakarta sudah dibagi langsung ke kabupaten-kabupaten,” katanya.
Dia menambahkan sebagian besar dana transfer dari pemerintah pusat telah memiliki peruntukan masing-masing. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji pegawai.
“Dari pusat sudah membagi berapa untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor lainnya,” tegasnya.
Meski demikian, Dominggus meminta seluruh OPD mengevaluasi paket pekerjaan agar lebih banyak kontraktor OAP dapat terlibat. Salah satu opsi yang diusulkan ialah memecah paket bernilai besar menjadi beberapa paket lebih kecil sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Dia mencontohkan paket pekerjaan senilai Rp300 juta dapat dibagi menjadi dua atau tiga paket. Langkah itu dinilai membuka peluang lebih banyak kontraktor lokal memperoleh pekerjaan.
“Jika satu kontraktor diberi paket dengan nilai yang besar pastinya APBD kita tidak mampu,” ucapnya. (LP14/red)