MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendukung pelaksanaan Pra-Simposium Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk memetakan persoalan kemanusiaan di tanah Papua. Forum ini bertujuan menyinkronkan data antara pemerintah dan gereja guna merumuskan kebijakan pembangunan yang menyasar persoalan mendasar orang asli Papua (OAP).
“Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat,” ujar Kepala Kesbangpol Papua Barat Rheinhard C Maniagasi saat membacakan sambutan Gubernur Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin (27/4/2026).
Rheinhard menjelaskan Pemprov Papua Barat berkomitmen mewujudkan visi pembangunan Astadiri. Visi tersebut mencakup upaya menciptakan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
Dia menyebut kehadiran peserta dari berbagai wilayah di tanah Papua mencerminkan kepedulian bersama terhadap masa depan masyarakat. Pemerintah mengakui masih menghadapi tantangan serius meski berbagai program pembangunan telah berjalan.
Lebih jauh, Rheinhard membeberkan distribusi layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata menjadi salah satu hambatan di lapangan. Selain itu, pemerintah mencatat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan kawasan pedalaman.
Dinamika sosial yang kompleks juga memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak terkait. Pemerintah menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi masyarakat sipil dalam proses pembangunan tersebut.
Pemprov Papua Barat memberikan apresiasi kepada PGI dan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) atas inisiatif pemetaan ini. Rheinhard menilai gereja memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau wilayah terpencil yang sulit terakses birokrasi.
“Gereja adalah mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pendekatan kemanusiaan yang tulus dan berlandaskan kasih,” kata Rheinhard.
Pemerintah mengharapkan forum ini melahirkan rekomendasi konkret dan aplikatif berdasarkan data lapangan yang akurat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Hasil simposium ini nantinya akan menjadi pijakan dalam merancang arah pembangunan yang berkeadilan sosial. Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat Papua Barat merasakan dampak positif dari kebijakan yang inklusif.
“Sinergi antara pemerintah, gereja, dan akademisi perlu terus diperkuat untuk mewujudkan Papua Barat yang damai, inklusif, dan berdaya saing,” tutupnya. (LP14/red)
