MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat komitmen memperkuat akses pengusaha orang asli Papua (OAP) dalam proyek pengadaan barang dan jasa (barjas) pemerintah.
Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan focus group discussion (FGD) di Hotel Aston Niu, Selasa (27/5/2025), yang secara khusus membahas upaya afirmasi dan pemberdayaan pengusaha asli Papua.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, mengungkapkan alokasi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun belum berdampak signifikan bagi pelaku usaha OAP. Padahal, Papua Barat memiliki potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang besar.
Menurutnya, pengusaha asli Papua masih menghadapi berbagai kendala sistemik, seperti keterbatasan akses informasi pengadaan, lemahnya kapasitas manajerial dan teknis, sulitnya akses permodalan, persaingan yang tidak setara, hingga minimnya partisipasi dalam proyek pemerintah.
Dia menegaskan, pelaksanaan FGD ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, serta prinsip affirmative action bagi masyarakat asli Papua.
FGD ini, lanjut Werinussa, bertujuan menciptakan ekosistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan berpihak kepada pengusaha OAP. Namun prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tetap menjadi pijakan utama.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan peraturan yang berkualitas dan berpihak pada rakyat, melakukan proses legislasi yang partisipatif, memastikan implementasi dan evaluasi berkelanjutan, serta menjadikan pengusaha asli Papua sebagai subjek, bukan objek pembangunan,” ujarnya.
Forum ini juga diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan regulasi afirmatif yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif di lapangan. Mekanisme dan strategi pelaksanaannya pun ditargetkan langsung menyentuh kebutuhan riil pengusaha asli Papua.
Dia menambahkan, langkah hari ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang mewujudkan keadilan ekonomi di Papua Barat. Kolaborasi semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan. (LP14/red)
