JAYAPURA, LinkPapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Papua Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya, di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, yang memimpin rakor menekankan bahwa pembangunan sebuah wilayah dapat berjalan dengan baik melalui program dan evaluasi, termasuk di Papua.
Terkait hal itu, program, target pencapaian, maupun evaluasi pembangunan di Papua telah disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.
Oleh karena itu, untuk keberhasilan akselerasi pembangunan di Papua, seluruh pihak terkait harus memedomani RIPPP dengan baik.
“Saya minta segenap pihak untuk memedomani RIPPP, guna mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres menyampaikan bahwa dalam RIPPP terdapat langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua.
“Melalui program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang didukung sejumlah kondisi perlu (diakselerasi), termasuk aspek polhukam,” paparnya.
Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan program-program tersebut, kata Wapres, adalah dengan dibangunnya prasarana pemerintahan (praspem) di empat wilayah DOB.
“Saat ini pemerintah pusat bersama pemda tengah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan bagi berjalannya pemerintahan DOB, salah satunya pembangunan praspem DOB,” imbuhnya.
Wapres menilai pembangunan praspem pada DOB adalah bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Ke depan, kedekatan ini diharapkan dapat langsung mengawal implementasi program yang telah direncanakan dan efektivitasnya di masyarakat.
Selain Pj Gubernur Papua Barat, hadir dalam rapat ini Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun; Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo; Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk; Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya; serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR, Yudha Mediawan. (*/Red)
