28.8 C
Manokwari
Selasa, Agustus 12, 2025
28.8 C
Manokwari
More

    Populasi Non-OAP Makin Besar di PBD, Gempha Minta Pemprov Lakukan Penertiban

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com– Sekjen DPD Gempha Papua, Yeheskel Kalasuat menyoroti kian besarnya populasi para pendatang ke Tanah Papua dalam beberapa tahun terakhir. Yeheskel mengusulkan agar ada e-KTP sementara untuk warga non asli Papua.

    “Terlihat populasi kependudukan OAP terlihat sedikit berbanding saudara non OAP. Ini menunjukkan bahwa orang-orang non Papua semakin banyak datang ke Papua dan melebihi jumlah penduduk OAP,” terang Yeheskel, Sabtu (13/4/2024).

    Karena itu perlu ada penertiban data kependudukan di Tanah Papua. Salah satunya menerbitkan e-KTP sementara sebagai langkah administrasi kependudukan bagi orang-orang yang datang ke Papua, terutana di Papua Barat Daya.

    Baca juga:  Hari ini Gubernur Papua Barat Serahkan Bantuan Tangan Kasih di Tambrauw

    Menurut Yeheskel, jika tidak dilakukan penertiban, populasi pendatang yang tak terkendali akan menimbulkan masalah sosial di Tanah Papua.

    “Orang-orang dari luar Papua sewenang-wenang berbondong-bodong masuk ke tanah Papua dengan mudah. Hal tersebut menjadi keresahan dan berpotensi menyingkirkan OAP. Bagi saya ini bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Atau bentuk pembunuhan besar-besaran, secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras (kejahatan genosida),” paparnya.

    Baca juga:  Sambut Harhubnas, Insan Perhubungan Teluk Bintuni Bersih-Bersih Ruang Publik

    Yeheskel menjelaskan, Pemprov Papua Barat Daya harus mengatur keberadaan warga non-OAP. Salah satunya dengan mengeluarkan e-KTP sementara bagi orang-orang yang datang dari luar Papua.

    Pemprov diminta bersenergi dengan pemerintah kota/kabupaten agar bisa dilakukan secara terencana.

    “Ditinjau dari aspek demografi ke tiga wilayah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Sebab terlihat populasi kependudukan orang asli Papua kalah jumlah dengan non orang asli Papua,” jelasnya.

    Baca juga:  Jelang Lebaran, SAR Manokwari Siaga di Tempat Transportasi dan Objek Wisata

    Selain itu, selama ini terlihat para pendatang dengan mudah mendapatkan e-KTP Papua. Mereka rata-rata hanya butuh seminggu tinggal di Papua dan sudah bisa mendapatkan e-KTP.

    “Karena itu kami mengusulkan Pemprov PBD segera mengambil langkah penegakan serius. Kalau tidak akibatnya peluang kerja masyarakat asli Papua semakin menipis,” imbuhnya.(LP10/Red)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Segera Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membentuk Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas akan dibentuk di tujuh kabupaten dan kota di Papua...

    More like this

    Mugiyono Buka Pelatihan eHDW, Berharap Percepatan Penurunan Stunting

    MANOKWARI, Linkpapua.id– Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, secara resmi membuka Pelatihan Penggunaan dan Penerapan Aplikasi...

    Pemkab Mansel Gelar Tur Bendera Merah Putih Meriahkan HUT Ke-80 RI

    MANSEL, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) bersama Forkopimda menggelar tur bendera...

    Lomba Cerdas Cermat dan Baca Teks Proklamasi Meriahkan HUT RI di Teluk Bintuni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, memeriahkan HUT ke-80...