MANOKWARI,Linkpapua.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung se-Papua Barat menggelar rapat koordinasi selama 3 hari (8-10/7/2024) di Aston Niu Hotel, Manokwari. Rakor membahas pentingnya terobosan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan dibuka Pj Sekda Papua Barat Jacob Fonataba. Hadir para pejabat leading sektor DPMK dari 7 kabupaten se Papua Barat.
Jacob dalam arahannya menyampaikan, kegiatan ini sebagai wadah para pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
“Hal ini dilakukan demi terwujudnya Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermanfaat. Kegiatan ini juga untuk mensinergikan proses perencanaan dari bawah menuju ke atas dengan memadukan arahan pambangunan nasional Papua sehat, cerdas dan produktif,” ujar Jacob.
Jacob menuturkan, terkait amanat presiden tentang masalah stunting yang harus mencapai 14 persen dan kemiskinan ekstrem 7,5 persen, maka DPMK memiliki peran strategis. Ia berharap semua daerah memiliki terobosan dalam mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Saya harap kita sama-sama membangun komitmen agar tahapan proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pemerintah baik kabupaten maupun provinsi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kampung,” imbuh Jacob.
Ketua panitia Jams Yapen selaku Kasubag Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dinas yang baik dan transparan. Selain itu diharapkan meningkatkan kualitas penataan penyelenggaraan pemerintahan dan kampung dan kerja sama antar kampung.
“Dari kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian kampung dan kapasitas jenis lembaga kemasyarakatan kampung serta dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel,” ujar Yapen.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber dari kementerian dalam negeri (BANGDA), Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggi dan Transmigrasi (PDTT), Kejaksaan Tinggi Papua Barat, PKK, Bapenda, Sekber Saik Plus, Koordinator Pemda dan DONK Papua Barat. (LP14/red)
