MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat menerapkan mekanisme satu pintu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 serta Rencana Kerja (Renja) 2027. Kebijakan baru tersebut diterapkan untuk memangkas alur birokrasi dan memperkuat sinkronisasi program di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Tahun ini di perubahan maupun anggaran induk tahun 2027 kita satu pintu. Sesuai arahan Bapak Sekda (Ali Baham Temongmere), tidak masing-masing biro menghadap ke Sekda untuk rencana kegiatan anggarannya. Tapi, kita duduk sama-sama dan bahas program-program prioritas dari masing-masing biro dan usulkan ke Pak Sekda,” kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat Helen Frinda Dewi saat Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Multimedia, Kantor Gubernur, Arfai, Kamis (10/9/2026).
Penerapan mekanisme ini mengubah pola lama penyusunan anggaran yang sebelumnya diusulkan secara terpisah oleh tiap biro. Pembahasan kolektif tersebut diarahkan agar alokasi program prioritas tidak saling tumpang tindih.
Mekanisme penyusunan Renja serta RKA-SKPD dimulai dari tahap penetapan RKPD dan Nota Kesepakatan KUA-PPAS. Selanjutnya, seluruh kepala biro mengajukan draf usulan dengan melampirkan RKA secara bersamaan.
Tahapan berlanjut pada proses asistensi Bappeda kepada Gubernur atau Sekda hingga penelaahan draf RKA oleh TAPD dan BPKAD. Penginputan pagu anggaran dilakukan Bappeda bersama BPKAD, sementara penginputan RKA APBD ditangani Biro Administrasi Pimpinan.
Alur penyusunan dilanjutkan dengan reviu asistensi Renja oleh Inspektorat serta penandatanganan berita acara. Proses ini diakhiri penetapan Perda, pembahasan RAPBD bersama DPRD, hingga pengesahan oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran dan Kepala BPKAD selaku BUD.
“Kalaupun ada masukan, ada saran penyempurnaan yang diarahkan kita bisa perbaiki dan bahas anggaran bersama-sama,” ujar Helen.
Rapat koordinasi penyusunan anggaran tersebut dipimpin langsung Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum Otto Parorongan. Rapat tersebut dihadiri sebanyak 10 kepala biro yang menyampaikan usulan program kerja masing-masing.
“Kita ingin semua program yang masuk sudah melalui penyaringan bersama. Jadi ketika sampai ke Pak Sekda, itu sudah hasil pemikiran kolektif Setda, bukan ego sektoral,” ucap Otto. (*/red)
