Manokwari,Linkpapuabarat.com– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari akan melakukan mengawal ketat penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020.

Anggota Bawaslu Manokwari, Nur Laila Muhammad, Jumat (20/11) menegaskan, tanpa protokol kesehatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak boleh melaksanakan pemungutan suara.

Dia menjelaskan, protokol kesehatan COVID-19 merupakan salah satu obyek utama pengawasan pilkada. KPPS wajib menerapkan termasuk menyiapkan fasilitas dalam penerapan protokol kesehatan.

“Menyediakan fasilitas cuci tangan itu wajib. Menyediakan atau menggunakan masker atau juga menyediakan sarung tangan untuk pemilih serta alat pengukur suhu. Itu semua harus disiapkan,” kata Nur Laila.

Ia mengutarakan bahwa, sudah ada ketentuan cukup tegas pada Undang-undang Karantina, Undang-undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020. Ada sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.

“Namun soal sanksi pada peraturan itu bukan tupoksi Bawaslu untuk menindak. Kita akan buat peringatan, kalau protokol kesehatan tidak di jalankan dengan baik maka proses pemungutan suara tidak boleh dilaksanakan. Kita akan perintahkan untuk ditunda sampai segala sesuatunya siap baru bisa di mulai,” kata dia.

Terkait sanksi bagi penyelenggara pemilu yang mengabaikan protokol kesehatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

“Kalau ada KPPS yang sudah kita beri tahu kemudian mereka tidak mau dengar berarti itu nanti kita akan serahkan prosesnya kepada kepolisian. Aparat Kepolisian yang akan menindak bukan pihak kami,” katanya.

Satgas penanganan COVID-19 Papua Barat khawatir kasus positif di daerah ini akan mengalami lonjakan Desember 2020.

“Ada banyak agenda besar pada bulan Desember, dari peringatan 1 Desember, Pilkada, juga hari raya Natal dan tahun baru,” ucap Juru Bicara Penanganan COVID-19 Papua Barat, Arnoldus Tiniap belum lama ini.

Ia khawatir pada moment-moment tersebut ada kerumunan massa sehingga menjadi pemicu penularan virus Corona bagi masyarakat.

“Yang kami khawatirkan ada kerumunan massa dalam jumlah banyak, cuma itu. Maka kami berharap semua pihak bisa melakukan langkah antisipasi,” katanya lagi. (LPB1/red)