TELUK BINTUNI, Linkpapua.id– Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat kian menjadi sorotan utama pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Indonesia. Daerah yang dikenal sebagai kawasan penghasil gas bumi terbesar di wilayah timur Indonesia ini memiliki kedudukan sangat strategis, tidak hanya dari segi geografis, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan energi nasional sekaligus bertekad kuat mewujudkan visi sebagai “Kota Pendidikan” yang unggul dan bermutu.

 
Perjalanan pembangunan di wilayah yang kaya akan ekosistem hutan mangrove ini telah dilalui melalui berbagai era kepemimpinan, mulai dari masa jabatan drg. Alfons Manibui, Petrus Kasihiw, hingga kini berada di bawah kepemimpinan Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara. 

Keduanya dilantik secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, dengan membawa visi pembangunan unggulan yakni “SERASI” – Sehat, Energik, Religius, Andal, dan Inovatif – sebagai arah dan landasan seluruh kebijakan pembangunan daerah.
 
Sejak memegang jabatan, pemerintahan ini berhasil membawa perhatian besar dari pemerintah pusat yang ditandai dengan rangkaian kunjungan pejabat tinggi negara ke Teluk Bintuni. Pada 10 Juni 2025, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi saat itu, Prof. Dr. Fauzan, hadir secara langsung untuk meresmikan Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni, sebagai langkah strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua.
 
Perhatian serupa juga terlihat pada Jumat (29/5/2026), ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja khusus di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. 

Dalam arahannya, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung pencapaian kualitas pembelajaran terbaik bagi seluruh peserta didik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Teluk Bintuni.
 
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama pembangunan. Berbagai upaya telah digulirkan, mulai dari memperluas jangkauan infrastruktur pendidikan hingga ke daerah terpencil, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, hingga memastikan akses pendidikan menjadi lebih merata, layak, dan mampu melahirkan generasi yang berdaya saing tinggi. 

Pemerintah daerah meyakini bahwa daerah yang kuat dan maju hanya dapat lahir dari generasi yang cerdas, terdidik, dan berkarakter kuat.
 
Namun di tengah deretan capaian dan kunjungan penting tersebut, sebagian masyarakat masih menanti bukti nyata pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya secara langsung hingga ke pelosok kampung. 

Kehadiran para pejabat tinggi negara diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan dasar yang dihadapi masyarakat, seperti perbaikan jalan yang rusak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di setiap sektor.
 
Menjelang peringatan ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni yang jatuh pada 9 Juni 2026 mendatang, perhatian dan kehadiran pemerintah pusat diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan daerah, bukan sekadar simbol tanpa perubahan nyata yang dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
 
Di sisi lain, kontribusi Teluk Bintuni bagi Indonesia sangatlah besar, terutama dalam sektor energi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, saat menghadiri puncak peringatan ulang tahun daerah ke-22 pada 11 Juni 2025 lalu. 

Menurut Menteri Bahlil, wilayah ini menyuplai lebih dari sepertiga kebutuhan gas alam nasional, sehingga menjadikan Teluk Bintuni memiliki posisi yang sangat vital dan strategis dalam menjaga ketahanan energi seluruh bangsa.
 
Melalui Proyek Tangguh dan berbagai kegiatan industri migas lainnya, gas alam yang diambil dari tanah dan laut Teluk Bintuni diproses dan disalurkan ke seluruh penjuru negeri, menjadi sumber energi bagi pembangkit listrik, roda perekonomian industri, serta kebutuhan rumah tangga jutaan rakyat Indonesia. 

Setiap sumber daya yang dihasilkan merupakan bukti bahwa Teluk Bintuni bukan sekadar daerah penghasil kekayaan alam, melainkan mitra strategis yang andal bagi kemajuan dan kemandirian energi bangsa.
 
Kendati demikian, di balik kontribusi besar tersebut, masih terdapat harapan dan perjuangan yang terus dikumandangkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebagai wilayah yang menyumbang kekayaan besar bagi negara, Teluk Bintuni dan masyarakatnya berhak menikmati dampak positif pembangunan yang lebih maju dan merata. 

Berbagai pertanyaan dan harapan muncul terkait seberapa jauh hasil kekayaan alam tersebut telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat asli yang mendiami wilayah ini.
 
Salah satu perjuangan paling utama yang terus didorong adalah pemenuhan hak atas Bagian Partisipasi Interes sebesar 10 persen atau yang dikenal sebagai PI 10%. Angka ini bukan sekadar hitungan ekonomi semata, melainkan merupakan hak konstitusional yang sah bagi daerah penghasil sumber daya alam. 

Seperti diketahui, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menunjukkan peran pentingnya sebagai daerah penghasil gas dan minyak bumi di Tanah Papua. Total cadangan gas yang dikelola BP Tangguh mencapai 23,8 triliun kaki kubik (TCF) dan menjadi salah satu penopang energi nasional.

Hingga saat ini ada dua raksasa perusahaan gas yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang mengoperasikan dan memproduksi gas alam cair/Liquified Natural Gas (LNG) di Bintuni yaitu British Petroleum (BP) asal inggris beserta anggota konsorsiumnya mengelola blok berau, fruata dan weriagar serta beberapa lapangan yang lebih kecil seperti ubadari. 

Kemudian ada Genting Oil, membentuk anak usaha Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) untuk mengelola blok kasuri dengan 3 sumur utama yaitu pada lapangan Asap, Merah dan Kido (AMK).

Dimana untuk di wilayah kerja Kasuri yang dikelola Genting Oil juga tengah berproses. Saat ini, tahap pembebasan tanah ulayat sedang berjalan dan bersiap masuk masa konstruksi. Dimana blok yang dikelola PT. Layar Nusantara Gas (LNG) kini dalam tahap pembangunan fasilitas produksi. 

Terkait itu, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar Papua Barat, Alif Permana,S.H.,CLD, diberbagai media telah mengungkapkan, bahwa dibalik usaha pertambangan gas bumi, ada hak daerah yang ditegaskan secara hukum.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025, tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 37 tahun 2026 tentang ketentuan penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

“Perlu diketahui, bahwa PI adalah kepemilikan saham dalam kontrak kerjasama pada wilayah kerja migas yang wajib ditawarkan oleh kontraktor KKKS kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dikelola bersama – sama Provinsi dan Daerah Penghasil (Kabupaten),”Ucapnya.

Dimana menurut pasal 2 permen ini kewajiban menawarkan PI 10% berlaku sejak disetujui rencana pengembangan lapangan atau PoD (Plan of Development). 

“Jadi secara hukum daerah melalui BUMD punya hak untuk memperoleh 10% keuntungan produksi migas melalui PI, namun subjek hak ini punya ketentuan lebih lanjut yang mengatur daerah mana yang berhak menerima PI apakah provinsi sendiri atau provinsi bersama dengan kabupaten,”Jelasnya.

Kemudian dalam Pasal 4 didalamnya mengatur punya hak apabila lapangan produksi berada di daratan (onshore), atau lapangan lepas pantai (offshore) maksimal 4 mil laut dalam hitungan kilometer kurang lebih 7,4 km. Sedangkan untuk lapangan offshore diatas 4 mil laut sampai 12 mil laut, menurut pasal 4 huruf b BUMD Provinsi lah yang punya hak atas PI tanpa ada BUMD kabupaten di dalamnya.

PI adalah kepemilikan saham dalam kontrak kerjasama pada wilayah kerja migas yang wajib ditawarkan oleh kontraktor KKKS kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan adanya PI, daerah bisa menikmati manfaat langsung dari hasil penjualan gas LNG selain hak atas Dana Bagi Hasil (DBH). 

Mengingat, BP telah memproduksi LNG sejak 2009 sedangkan GOKPL sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur produksi dan dijadwalkan akan mulai memproduksi LNG pada 2027.

Berbeda dari BP, GOKPL tegas menyatakan dalam PoD lapangan Asap Merah Kido berstatus onshore (di darat) publikasi Global Energy Monitor menyebut “The onshore block covers 3,534 sq km” menunjukkan lapangan yang dikelola berada di darat, sehingga pemda kabupaten Teluk Bintuni menurut pasal 4 huruf a Permen ESDM 37/2016 punya hak bersama dengan Pemprov Papua Barat membentuk BUMD untuk menerima dan mengelola PI 10%. 

“Jadi dapat dilihat bagaimana penentuan lapangan produksi antara darat dan lepas pantai berpengaruh terhadap hak kabupaten dan provinsi, memang secara hukum sejak berlakunya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, kabupaten tidak lagi punya wewenang atas wilayah laut, namun dari sisi keadilan rakyat disekitar wilayah kerja pertambangan gas bumi diurusi keperluan dan aspirasinya oleh pemda kabupaten,”Tegasnya

“Maka secara normatif hak atas PI 10% pada Wilayah Kerja BP dikelola oleh BUMD Provinsi, namun juga tidak ada larangan dalam pembentukan BUMD Provinsi tersebut Pemprov membagi saham BUMD kepada pemda Bintuni melalui penyertaan modal dengan komposisi mayoritas tetap berada pada provinsi,”Tutupnya menambahkan.

Tujuannya jelas, agar manfaat yang dihasilkan dari kekayaan alam Teluk Bintuni tidak hanya mengalir keluar daerah, namun juga kembali berputar dan dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah sendiri.
 
Dana dan hak tersebut diharapkan dapat kembali mewujud menjadi fasilitas pendidikan yang semakin lengkap dan megah, pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau, serta pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih yang sampai ke setiap pelosok kampung. 

Singkatnya, perjuangan memperoleh hak PI 10% adalah perjuangan menegakkan keadilan, agar Kabupaten Teluk Bintuni yang telah memberi banyak sumbangsih bagi Indonesia, juga dapat merasakan hasil dan kemajuan pembangunan secara nyata dan berkelanjutan.
 
Pemerintahan di bawah pimpinan Yohanis Manibuy dan Joko Lingara berkomitmen untuk memastikan setiap langkah dan kehadiran pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi program kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, sekaligus mewujudkan cita-cita luhur daerah menjadi wilayah yang strategis, berdaya saing, berdaulat, dan penuh energi positif bagi kemajuan bangsa dan daerah.(LP3/Red)