SORONG, Linkpapua.com- Insiden pembubaran proses vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NesDem Papua Barat di Kota Sorong nyaris terjadi. Rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggeruduk lokasi vaksinasi di Terminal Remu Kota Sorong, Sabtu (21/8/2021).
Rencana pembubaran vaksinasi itu dipimpin oleh Kasatpol PP, Daniel Jitmau. Puluhan anggotanya diturunkan. Mereka memaksa panitia dan peserta vaksinasi Ibu Hamil dan vaksin Covid-19 untuk bubar karena alasan tidak mengantongi izin pemerintah kota Sorong.
“Kalian dapat izin darimana, ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab,” tegas Daniel.
Setelah adu argumen dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan Terminal Remu dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinkes Provinsi Papua Barat terus berjalan.
Insiden ini membuat ketua DPW Partai NasDem Papua Barat turun tangan. Dominggus Mandacan menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai perijinan yang dipending oleh pemerintah Kota Sorong.
“Kami sudah menyurati pemerintah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi kami meminta Satgas Provinsi Papua Barat untuk meminta izin dan sudah mendapatkan izin tertulisnya. Kami sangat sayangkan kalau ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah,” ujar Mandacan.
Kata Dominggus, Pemkot Sorong meskinya mendukung program pemerintah, untuk memerangi pandemi Covid-19. Terlebih, program vaksinasi adalah program prioritas dimasa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk partai politik.
Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan ikut menyesalkan kejadian ini. Tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Sorong dengan menurunkan Satpol PP menurutnya tidak mendukung program kemanusiaan.
“Kenapa harus dilarang, ini bukan kegiatan politik tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70%,” tegas Ranley. (CP/red)
