25.4 C
Manokwari
Jumat, Agustus 8, 2025
25.4 C
Manokwari

Search for an article

More

    Vaksinasi Tahap II di Polda Papua Barat,  Gubernur Minta ASN jadi Contoh

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapuabarat.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi Covid-19 tahap dua, Rabu (3/3/2021). Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Bupati Manokwari Hermus Indou, Wakil Ketua MRP PB dan Wakil Ketua DPR PB.

    Vaksinasi tahap II secara resmi dicanangkan massal di semua kabupaten/kota se-Papua Barat. Pencanangan berlangsung di aula Mapolda Papua Barat. Di vaksinasi tahap dua ini menyasar kelompok TNI-Polri, ASN maupun pelayan publik lainnya.

    Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyampaikan, seluruh pihak harus ketat menerapkan protokol kesehatan, meskipun vaksinasi sudah dilakukan.

    “Vaksin covid ini sudah dinyatakan halal sampai Februari sudah dilaksanakan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan. Untuk tahap kedua akan dilaksanakan vaksinasi sampai April yang diperuntukan bagi tenaga pelayanan publik seperti TNI-Polri,  Satpol PP, Kepala Desa, anggota DPR, ASN dan pelayan publik lainnya termasuk lansia,” terang Tornagogo.

    Menurutnya, vaksin akan diberikan melalui puskesmas. Ini sebagai upaya agar terhindar dari Covid-19 maupun berpeluang sakit berat. Namun masyarakat tetap diimbau menerapkan 3M sebagai protokol kesehatan.

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan berbagai upaya pengendalian Covid-19 telah dilaksanakan. Peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian.

    “Kondisi ini perlu upaya perlindungan untuk menghadapi covid melalui vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok. Sasaran pertama pada nakes di Papua Barat yang sudah mencapai 82 persen,” jelasnya.

    Kata Dominggus, untuk tahap ketiga akan dilaksanakan pada Juni dengan sasaran seluruh masyarakat di wilayah yang risiko tinggi. Sudah disusun peraturan presiden yang ditujukan bagi sasaran yang menolak divaksin.

    “Jadi nanti kalau ada yang menolak divaksin sanksinya berupa penghentian bantuan. Untuk itu yang bekerja di instansi pemerintahan harus memberikan contoh yang baik,” ungkap Dominggus. (LPB3)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Daya Latih OAP Jadi Pemandu Selam Bersertifikat

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat Daya membekali orang asli Papua (OAP) dengan sertifikasi pemandu selam profesional. Pelatihan ini digelar di D’Coral Paradise...

    More like this

    Polres Fakfak dan Kesbangpol Gelar Sosialisasi Pencegahan Radikalisme kepada Paskibraka 2025

    FAKFAK, Linkpapua.id— Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta membentengi...

    Perayaan 665 Tahun Masuknya Islam ke Tanah Papua jadi Moment Penting Perkokoh Silaturahmi

    MANOKWARI, Linkpapua.id- Pemerintah Papua Barat bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat menggelar peringatan...

    Pendataan OAP 86 Persen, Disdukcapil Papua Barat Jemput Bola ke Kampung-Kampung

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Pendataan orang asli Papua (OAP) di Papua Barat sudah mencapai 86...
    Exit mobile version