JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) naik pitam mendapati ribuan bawahannya tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari pertama usai libur Lebaran Idulfitri 1447/2026 M. Tercatat sebanyak 2.708 ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Sosial bolos dan kini terancam sanksi berat hingga pemecatan.
“Ke depan kita tidak akan segan-segan untuk memberhentikan PPPK maupun PNS yang memang benar-benar melanggar,” tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026).
Data Kemensos menunjukkan angka indisipliner ini mencakup pegawai kantor pusat hingga pendamping sosial di daerah. Gus Ipul menyayangkan komitmen para pegawai yang baru saja diangkat namun sudah berani melanggar aturan.
“Lebih dari 30.000 PPPK waktu itu saya lantik, dan sayangnya 2.500 di antaranya belum genap mereka satu tahun diangkat sebagai PPPK sudah melanggar ketentuan tidak disiplin,” lanjutnya.
Gus Ipul mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai adanya pegawai yang sudah bertahun-tahun tidak menjalankan tugasnya. Bahkan, ada oknum yang tetap menerima gaji meski statusnya sudah tidak bisa dihubungi atau mangkir secara permanen.
“Ada beberapa pegawai yang tidak bisa dihubungi. Ada pegawai yang beberapa di antaranya tidak bisa dihubungi. Bahkan ada dari 2.700 lebih itu, ada dua tahun sudah yang katakanlah disebut mangkir,” kata dia.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini pun langsung mengambil langkah konkret dengan menandatangani surat pemecatan bagi mereka yang memenuhi kriteria pelanggaran berat. Tindakan ini diambil agar para pegawai nakal tersebut tidak terus-menerus merugikan keuangan negara.
“Jadi pegawai-pegawai yang telah memenuhi syarat kita berhentikan di hadapan bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, saya tanda tangani untuk kita berhentikan. Biar tidak menjadi beban kita semua, beban negara,” ungkapnya.
Selain masalah absensi, Gus Ipul menyentil fenomena pegawai “804” yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban hadir secara formal. Banyak pegawai yang datang hanya untuk absen pagi dan sore tanpa menghasilkan output pekerjaan yang jelas atau mengisi SKP.
“Ada yang menyebut 804. Datang jam delapan, kosong tak melakukan apa-apa, jam empat pulang. Jadi 804 ini, datang jam delapan absen, setelah itu haha-hihi, lalu pulang jam empat absen lagi,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama kementeriannya adalah melayani masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Disiplin pegawai menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi menjamin kehadiran negara bagi kaum fakir miskin dan korban bencana.
“Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah melayani rakyat, terutama mereka yang rentan, fakir miskin, mereka yang terlantar, terdampak bencana, dan mereka yang menggantungkan harapan pada kehadiran negara,” ujar Gus Ipul.
Pihak kementerian juga akan memberlakukan sanksi finansial berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai yang lalai melapor melalui aplikasi resmi. Gus Ipul memastikan setiap bentuk indisipliner akan diproses sesuai dengan tingkat kesalahannya tanpa terkecuali.
“Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran saat masuk atau pulang kerja, dikenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% per hari ketidakhadiran,” ungkap dia. (*/red)
