JAKARTA, LinkPapua.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, menyebut Sekolah Rakyat akan menjadi strategi utama Kemensos dalam mengentaskan kemiskinan di Papua Barat. Program ini dirancang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat adat dengan pendekatan berbasis budaya dan data.

“Sekolah Rakyat adalah media pemberdayaan, bukan sekadar pendidikan. Tujuannya adalah mempercepat proses keluar dari kemiskinan melalui pendidikan karakter dan keterampilan,” ujar Agus dalam audiensi bersama perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan masyarakat adat Papua Barat di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurut Agus, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang didasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penguatan subjek kesejahteraan sosial. Dia menekankan bahwa program ini tidak ditujukan untuk aspek pendidikan formal, melainkan untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

“Pemberdayaan masyarakat di Papua Barat harus dimulai dari penguatan peran masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan sosial,” katanya.

Dia menyebut, pendekatan intervensi di Papua Barat tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, Papua Barat merupakan provinsi dengan kontribusi terendah terhadap jumlah penduduk miskin nasional. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin tertinggi masih berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Agus menyebut data tersebut menjadi pijakan penting. Namun, tidak bisa hanya mengandalkan data statistik, juga harus memahami struktur sosial-budaya masyarakat Papua Barat.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah tokoh adat turut menyampaikan pandangan. Charles M Imbir dari Institusi Usba Raja Ampat menekankan pentingnya menjembatani kebijakan nasional yang bersifat top-down dengan kearifan lokal yang bersifat bottom-up.

“Maka penting ada ruang temu antara keduanya agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari pembangunan,” katanya.

Hal senada disampaikan Semuel Awon, Pimpinan Dewan Adat Wilayah III Domberay. Dia menilai intervensi sosial yang tidak mempertimbangkan kekhususan Papua justru bisa menimbulkan resistensi.

“Kami bukan menolak bantuan, tapi pendekatannya harus sesuai dengan struktur sosial kami. Masyarakat Papua punya kearifan dan sistem adat sendiri yang perlu dihormati,” ucapnya.

Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, I Ketut Supena, menegaskan pemberdayaan yang berhasil adalah yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal.

“Program pemberdayaan yang berhasil adalah program yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal. Itulah mengapa pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat menjadi sangat penting,” terangnya. (*/red)