MANOKWARI, LinkPapua.id – Sebanyak 607 tenaga honorer sisa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat masih menjalani proses pendataan dan validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). BKD meminta para honorer bersabar karena pemerintah masih menyelesaikan persoalan administrasi pengangkatan sebelumnya.

“Yang baru bertemu dengan saya ini adalah honorer sisa di atas tahun 2022, jumlahnya 607 orang. Saya meminta mereka bersabar karena dari 297 orang yang telah diangkat kemarin, masih ada 50 orang yang datanya bermasalah,” kata Kepala BKD Papua Barat Herman Sayori usai apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (27/7/2026).

Sebanyak 50 calon pegawai yang telah dinyatakan lulus masih menjalani perbaikan administrasi di Kementerian PAN-RB. Permasalahan yang ditemukan meliputi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir.

“Untuk nasib mereka ke depan, saat ini saya belum bisa memutuskan karena ada pimpinan, yaitu Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan),” ujarnya.

Herman mengatakan penyelesaian administrasi tersebut menjadi prioritas sebelum pemerintah membahas nasib honorer yang belum terakomodasi. Dia juga menyebut keberadaan 607 honorer itu sebelumnya belum sepenuhnya diketahui Gubernur Papua Barat.

Selain 607 honorer yang telah menyampaikan aspirasi, BKD masih menunggu laporan dari sekitar 8 perangkat daerah yang belum menyerahkan data tenaga honorer. Pendataan sementara mencakup tenaga kesehatan, guru, serta tenaga honorer lainnya yang tersebar di perangkat daerah.

“Saat ini yang kami miliki masih data kotor. Jumlahnya sekitar 1.245 orang. Data kasar itu saya kumpulkan sendiri dan sudah saya laporkan kepada Bapak Gubernur, tetapi belum dilakukan pengecekan kembali,” jelas Herman.

Dia menambahkan proses validasi akan terus dilakukan hingga seluruh data honorer dipastikan akurat. Data tersebut nantinya menjadi dasar Pemprov Papua Barat dalam mengambil kebijakan terkait tenaga honorer yang tersisa. (LP14/red)