DPRK Teluk Wondama Minta Pemkab Laporkan Anggaran 1 Abad Peradaban Orang Papua

Published on

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, meminta Pemkab Teluk Wondama melaporkan realisasi program dan anggaran APBD untuk perayaan 1 Abad Peradaban Orang Papua. Laporan itu diminta masuk dalam LKPJ Bupati Teluk Wondama tahun 2025.

“Karena itu pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan besar itu, termasuk anggaran yang dipergunakan dalam perayaan itu menjadi penting artinya, tidak saja bagi kita di jajaran pemerintahan daerah, tetapi juga menyangkut nama baik tanah Peradaban Orang Papua yang perlu kita jaga bersama,” kata Wakil Ketua I DPRK Teluk Wondama Herman Sawasemariay dalam pembukaan rapat paripurna LKPJ Bupati Teluk Wondama di Gedung DPRK Rasiei, Kamis (4/6/2026).

Baca juga:  Sekolah Tertinggal, DPRK Wondama Dorong Anggaran Pendidikan Ditambah

DPRK menyatakan perayaan 1 Abad Peradaban Orang Papua pada Oktober 2025 menyita energi dan perhatian pemerintah daerah serta masyarakat. DPRK juga menilai kegiatan itu menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit.

Baca juga:  25 Anggota DPRK Wondama Resmi Dilantik, Bupati Hendrik Harap jadi Pengawal Aspirasi Rakyat

Karena itu, DPRK meminta Pemkab Teluk Wondama memaparkan realisasi anggaran yang dipakai untuk menunjang perayaan rohani tersebut. Perayaan itu digelar untuk mengenang 100 tahun dimulainya pendidikan formal bagi orang asli Papua.

Dalam nota pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2025, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025. Pendapatan daerah terealisasi Rp932,728 miliar atau 92,33 persen dari target Rp1,010 triliun.

Baca juga:  APBD-P 2023 Teluk Wondama Rp1,267 T, DPRK: Sejalan dengan Prioritas

Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp819,185 miliar. Angka itu setara 90,95 persen dari belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp900,747 miliar.

“Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan APBD telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang kita hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Auri. (rex/red)

Latest articles

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Meski...

More like this

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang...

Operasi SAR Presenter TVRI Hilang di Air Terjun Memti Pegaf Ditutup, Korban Tidak Ditemukan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manokwari resmi menutup operasi SAR terhadap presenter...

Ketua DPRP Papua Barat Minta Perketat Pengawasan Objek Wisata Pegaf Buntut Wisatawan Hilang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor meminta pemerintah memperketat pengawasan dan...