DPRK Teluk Wondama Minta Pemkab Laporkan Anggaran 1 Abad Peradaban Orang Papua

Published on

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, meminta Pemkab Teluk Wondama melaporkan realisasi program dan anggaran APBD untuk perayaan 1 Abad Peradaban Orang Papua. Laporan itu diminta masuk dalam LKPJ Bupati Teluk Wondama tahun 2025.

“Karena itu pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan besar itu, termasuk anggaran yang dipergunakan dalam perayaan itu menjadi penting artinya, tidak saja bagi kita di jajaran pemerintahan daerah, tetapi juga menyangkut nama baik tanah Peradaban Orang Papua yang perlu kita jaga bersama,” kata Wakil Ketua I DPRK Teluk Wondama Herman Sawasemariay dalam pembukaan rapat paripurna LKPJ Bupati Teluk Wondama di Gedung DPRK Rasiei, Kamis (4/6/2026).

Baca juga:  Kompleks Borobudur akan Disulap Jadi Ruang Publik, Warga Dilarang Membangun

DPRK menyatakan perayaan 1 Abad Peradaban Orang Papua pada Oktober 2025 menyita energi dan perhatian pemerintah daerah serta masyarakat. DPRK juga menilai kegiatan itu menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit.

Baca juga:  Elysa Auri: Lupakan Pilkada, Kita Bersatu Bangun Teluk Wondama

Karena itu, DPRK meminta Pemkab Teluk Wondama memaparkan realisasi anggaran yang dipakai untuk menunjang perayaan rohani tersebut. Perayaan itu digelar untuk mengenang 100 tahun dimulainya pendidikan formal bagi orang asli Papua.

Dalam nota pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2025, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025. Pendapatan daerah terealisasi Rp932,728 miliar atau 92,33 persen dari target Rp1,010 triliun.

Baca juga:  Reses DPRK Teluk Wondama, Warga Wasior Curhat soal Krisis Air-Ekonomi Lesu

Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp819,185 miliar. Angka itu setara 90,95 persen dari belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp900,747 miliar.

“Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan APBD telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang kita hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Auri. (rex/red)

Latest articles

KPK Minta Pemprov Papua Barat Segera Susun Pedoman Label Dana Otsus

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – KPK RI mendesak Pemprov Papua Barat segera membentuk tim khusus dan menyusun pedoman pelabelan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Desakan itu disampaikan...

More like this

Eks Wabup Manokwari Edi Budoyo Dimakamkan di Taman Makam Bahagia

MANOKWARI, LinkPapua.id – Eks Wakil Bupati (Wabup) Manokwari Edi Budoyo dimakamkan di Taman Makam...

Penghormatan Masyarakat Manokwari Kuatkan Keluarga Edi Budoyo Saat Pelepasan Jenazah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penghormatan masyarakat menguatkan keluarga mantan Wakil Bupati (Wabup) Manokwari Edi Budoyo...

Wagub Papua Barat: Edi Budoyo Dedikasikan Hidup untuk Pembangunan Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengenang mantan Wakil Bupati...