CIMAHI, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan mendorong pencegahan penyakit jantung sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan Value-Based Health Care yang menitikberatkan pada hasil kesehatan (health outcomes) dan efisiensi biaya pelayanan.
“Keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Lokakarya Media di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).
Pujo mengungkapkan total biaya pelayanan kesehatan program JKN sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi salah satu layanan dengan utilisasi dan biaya yang tinggi dalam program JKN. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Menurut Pujo, tingginya kebutuhan pelayanan penyakit jantung perlu diantisipasi sejak FKTP. Pengendalian faktor risiko menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif sebelum peserta membutuhkan pelayanan lanjutan di rumah sakit.
“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” katanya.
Melalui pendekatan Value-Based Health Care, BPJS Kesehatan memperkuat FKTP sebagai fondasi pengendalian kasus jantung. Penguatan itu mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.
Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
Pujo mengatakan BPJS Kesehatan juga mengubah indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. Indikator yang sebelumnya berorientasi pada proses kini diarahkan pada indikator outcome.
Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efisiensi sistem rujukan. Pengukuran tersebut diarahkan untuk melihat hasil pelayanan yang diterima peserta JKN.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” tuturnya.
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso mengatakan pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ucap Tri.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Komitmen tersebut mencakup pelayanan penyakit jantung beserta layanan pendukungnya.
Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah melayani 975 pasien cathlab dan seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Muchlas menambahkan pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada pasien.
Terpisah, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Menurut dia, penguatan upaya promotif dan preventif diperlukan, termasuk penerapan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” sebut Timbul.
Timbul juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan hasil kesehatan peserta sekaligus efisiensi pelayanan JKN.
“Kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa,” terangnya. (LP14/red)
