MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengembangkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif Papua Barat Ekosistem Satu Data (PAPEDA) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini dirancang untuk memudahkan akses informasi pembangunan sekaligus membantu pemerintah menentukan kebijakan berdasarkan data yang terintegrasi.
“Dalam menghadapi masalah ini, data bukan lagi pelengkap laporan, tetapi data harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoperstatik) Papua Barat, Frans P Istia, saat peluncuran PAPEDA di Auditorium TP-PKK, Manokwari, Kamis (29/10/2026).
PAPEDA menyajikan data dari sejumlah sektor pembangunan, meliputi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pendapatan daerah, APBD, hingga program prioritas pemerintah. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah membaca kondisi daerah dan menyusun kebijakan berdasarkan informasi yang akurat.
Frans menegaskan kualitas data lebih penting daripada jumlahnya. Pemerintah membutuhkan data yang akurat, aktual, dan mampu menggambarkan kondisi pembangunan secara nyata.
“Lebih baik data sedikit, tetapi memiliki nilai strategis, akurat, aktual, dan mampu menjelaskan kondisi pembangunan secara nyata,” katanya.
Portal PAPEDA dapat diakses masyarakat yang membutuhkan informasi pembangunan. Sementara itu, dasbor eksekutif dirancang untuk membantu kepala daerah memantau kondisi daerah dan menentukan kebijakan berdasarkan data yang terintegrasi.
“Portal PAPEDA boleh digunakan oleh siapa saja yang ingin mencari data,” sebutnya.
Dikembangkan sejak November 2025
Pengembangan PAPEDA telah dimulai sejak November 2025 melalui Forum Satu Data Daerah. Forum tersebut membahas kebutuhan data daerah serta rencana aksi Satu Data periode 2025–2029.
Pengembangannya melibatkan Diskominfoperstatik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan seluruh perangkat daerah. Setiap instansi memiliki peran dalam penyediaan, pengelolaan, koordinasi, dan penyebarluasan data.
Diskominfoperstatik bertindak sebagai walidata daerah yang mengelola dan menyebarluaskan data melalui portal serta mendukung pengoperasian dasbor. Bappeda mengoordinasikan kebutuhan data pembangunan, mengonsolidasikan data, dan mempertajam indikator strategis yang ditampilkan dalam dasbor eksekutif.
Perangkat daerah bertugas menyediakan data sesuai kewenangannya. Adapun BPS mendukung penyediaan dan pembinaan statistik sektoral berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
Pemerintah Daerah Didorong Perbarui Data Berkala
Frans mengatakan pembagian peran tersebut diperlukan untuk memastikan data memiliki standar yang jelas dan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan setiap perangkat daerah juga dibutuhkan untuk menjaga akurasi dan memperbarui data secara berkala.
Melalui PAPEDA, Pemprov Papua Barat berharap perencanaan pembangunan semakin berbasis bukti dan informasi publik lebih mudah diakses. Sistem tersebut juga diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan serta menentukan penanganan yang tepat sasaran.
“Dengan demikian, portal dan dasbor tersebut tidak hanya menjadi sarana penyajian informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membaca perkembangan pembangunan, mengidentifikasi persoalan, dan menentukan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran,” ucapnya. (LP14/red)
