MANOKWARI,Linkpapua.com-Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) dilanjutkan kembali, Senin 10 Mei 2021. Pembukaan FJPP periode 2 dilakukan secara virtual oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh.
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menjelaskan, sebanyak 3.030 wartawan dari seluruh Indonesia akan mengikuti program ini selama 8 bulan, antara Mei hingga Desember 2021. Sebagai fellow, para jurnalis peserta akan secara rutin
membuat berita yang mengampanyekan pentingnya perubahan perilaku yang kondusif untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
“Program FJPP merupakan kerja-sama antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers, dan sebelumnya juga telah berlangsung pada periode Oktober-Desember 2020,” terang Nuh.
Dewan Pers kata Nuh, memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 tetap relevan. Bahkan semakin relevan.
Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari
pandemi Covid-19 melalui sarana komunikasi dan informasi massa.
Ia mengatakan, FJPP ini momentum bersejarah yang jarang terjadi. Pemerintah berkomitmen membantu para wartawan yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Pers sebaliknya membantu
pemerintah mengarusutamakan perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Namun, kedua pihak menyadari FJPP tidak dimaksudkan untuk mengurangi sikap kritis pers terhadap pemerintah,” jelas Nuh.
Menurutnya, apresiasi yang tinggi perlu
diberikan kepada pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19.
Karena dengan program ini para wartawan peserta FJPP secara berkelanjutan akan memberitakan pandemi Covid-19 dengan menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam masyarakat: menggunakan masker secara benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga asupan gizi dan berolahraga secara cukup untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19.
“Dan atas kontribusi tersebut, para peserta akan mendapatkan renumerasi setiap bulan yang dialokasikan dari APBN,” katanya.
Dewan Pers menjamin renumerasi ini tidak menghalangi pers untuk bersikap kritis terhadap pemerintah.
FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 menunjukkan para peserta masih tetap bersikap kritis terhadap unsur-unsur pemerintahan lain yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan.
Wartawan tetap bisa kritis, bahkan
diharapkan tetap bersikap kritis dalam memberitakan isu-isu protokol kesehatan dan perubahan perilaku.
Nuh juga menjelaskan, FJPP merupakan bagian dari insentif ekonomi yang diberikan negara kepada sektor media. Pada masa awal pandemi Covid-19, unsur asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan mengajukan beberapa opsi insentif ekonomi kepada pemerintah.
Dewan Pers memfasilitasi proses tersebut. Untuk para individu wartawan, insentif tersebut diwujudkan dalam program FJPP. Insentif ekonomi untuk wartawan tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung, melainkan secara programatik dalam fellowship penulisan karya
jurnalistik.
“Ini lebih mendidik dan profesional. Program FJPP melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai latar-belakang media untuk menjadi editor. Mereka bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan,” imbuhnya. (LP2/red)
