MANOKWARI,Link Papua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere optimistis ekonomi Papua Barat akan tumbuh positif di 2025 meski terjadi defisit pada APBD. Ali Baham menyebut, berbagai sektor akan dipacu dengan menitikberatkan pada program skala prioritas.
Hal ini diutarakan Ali Baham saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPR PB terhadap APBD 2025 di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (17/12/2024).
Ali Baham mengatakan, berkaitan dengan terjadinya defisit pada APBD 2025, akan ada beberapa langkah konkret. Pertama, pada dana transfer ke daerah disusun berdasarkan alokasi transfer dari pemerintah pusat sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor : S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024.
Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD), kata Ali Baham, hal itu telah ditetapkan berdasarkan
perhitungan potensi PAD setelah dipisahkan dari Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya.
“Terhadap pandangan dewan berkaitan dengan selisih khususnya pada Silpa, bahwa penambahan tersebut merupakan hasil perhitungan dan prediksi yang matang terkait Silpa yang akan digunakan untuk melakukan sinkronisasi belanja yang bersifat sangat prioritas dalam RAPBD tahun 2025,” jelasnya.
Selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi Papua Barat, Ali Baham melihat, ada potensi untuk tetap tumbuh positif. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan berbagai sektor.
Ia menjabarkan, berdasarkan data stastistik, inflasi (year-on-year) sebesar 2,05% di tahun 2024. Ali Baham mengatakan bahwa pemerintah optimistis target pencapaian peningkatan ekonomi bisa dicapai meskipun pendapatan mengalami penurunan.
“Berkaitan pada poin selisih anggaran pada prinsipnya tidak terdapat selisih anggaran. Perbedaan target pendapatan dan belanja antara dokumen perencanaan yang tertuang dalam RKPD dengan KUA PPAS merupakan sesuatu hal yang wajar, mengingat kondisi riil kemampuan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi awal,” papar Ali Baham.
Ali Baham juga menjelaskan kelanjutan program peningkatan sarana dan prasarana Bandara Rendani Manokwari. Kata dia, perlu percepatan realisasi pada beberapa item pengerjaan fasiltas penunjang bandara. Salah satunya proses penimbunan.
“Pekerjaan penimbunan Bandara Rendani Manokwari merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun demikian akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait,” tuturnya.
Sementara itu, terkait usulan pembangunan kantor DPR Papua Barat, Ali Baham menegaskan akan menjadi salah satu prioritas. Proyek ini memungkinkan tetap diakomodir dalam anggaran multiyears tahun 2025-2026.
“Pemerintah daerah akan memperhatikan di tengah-tengah minimnya kemampuan keuangan daerah tahun 2025,” katanya.
Hal lain yang menjadi perhatian di sektor non fisik adalah pembayaran bonus PON atlet yang masuk dalam nomenklatur pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Ali menyebut, bonus atlet telah dialokasikan pada APBD perubahan 2024 sebesar Rp5.510.000.000. (LP14/red)
