TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menyiapkan bantuan hukum untuk mengawal kasus kematian tidak wajar seorang alumni P2TIM Petrotekno di kawasan tambang Halmahera Selatan, Maluku Utara. Langkah ini bertujuan mengungkap kebenaran di balik luka serius pada leher korban yang mengarah pada dugaan pembunuhan.
“Ini anak-anak kita juga. Nanti kita dampingi untuk mengurus masalahnya dengan baik,” kata Yohanis saat menemui keluarga korban, Rabu (29/4/2026).
Pria bernama Kristian Roberto Suu (20) merupakan warga Horna Baru yang menempuh pendidikan di Angkatan 18 P2TIM Petrotekno. Korban bekerja di PT Karunia Permai Sentosa (KPS) yang mengoperasikan tambang nikel di Pulau Obi.
Perusahaan tempat korban mengabdi tersebut menjadi bagian dari Harita Nickel Division Group. Kristian tewas secara mendadak di kawasan industri Desa Kawasi pada Jumat (17/4).
Ibu korban, Salomina Murmana, menceritakan saat melepas sang anak bekerja ke luar daerah. Kristian tercatat lulus pelatihan pada Agustus 2025 sebelum berangkat menuju Weda satu bulan kemudian.
“Dia berangkat ke Weda itu bersama teman-temannya dari P2TIM pada bulan September 2025. Satu bulan setelah lulus. Sekarang dia pulang sendiri dalam peti mati,” ujar Salomina dengan nada pilu.
Keluarga mencium kejanggalan karena menemukan luka robek serius pada bagian leher jasad korban. Kondisi fisik ini memperkuat dugaan adanya tindakan kekerasan atau pembunuhan terhadap pemuda tersebut.
Pihak keluarga mengaku tidak mendapatkan komunikasi yang jelas dari aparat kepolisian maupun manajemen perusahaan tambang. Mereka bahkan tidak menerima informasi resmi dari manajemen P2TIM yang memberangkatkan korban ke Halmahera.
“Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kami hanya menerima informasi dari temannya Kristian, bahwa dia meninggal dan jasadnya sudah dikirim ke Manokwari,” ungkap salah seorang kerabat laki-laki Kristian.
Jasad korban menempuh perjalanan dari Halmahera menuju Manokwari melalui jasa kargo pesawat. Pihak perusahaan maupun lembaga pelatihan tidak mengirimkan pendamping untuk mengawal kepulangan.
Keluarga yang menjemput di Manokwari hanya berurusan dengan petugas kargo bandara tanpa kehadiran perwakilan instansi terkait. Hal ini memicu kekecewaan bagi orang tua dan kerabat korban yang menunggu kepastian.
Salomina menegaskan upaya hukum ini menjadi jalan terakhir bagi keluarga untuk mendapatkan transparansi. Dia menuntut kejujuran dari semua pihak yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja tersebut.
“Hanya itu yang kami harapkan. Kami ingin adanya keadilan dan kejujuran dari pihak-pihak terkait,” tukas Salomina. (LP5/red)
