MANOKWARI, Linkpapua.id-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026.
Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua Pansus LKPJ Bupati Manokwari tahun 2025, Haryono. M. K. May pada Rabu (5/8/2026) di ruang Paripurna DPRK Manokwari.
Dalam penyampaiannya Pada urusan kesehatan, DPRK menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Manokwari.
“DPRK merekomendasikan agar pemerintah daerah menempatkan dokter aparatur sipil negara (ASN) di seluruh puskesmas yang masih mengalami kekurangan tenaga medis, khususnya di Puskesmas Prafi SP 4,”ujarnya.
Selain itu, DPRK meminta percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana RSUD Manokwari serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan, tenaga medis, dan layanan yang mudah diakses masyarakat.
Di sektor infrastruktur, DPRK juga memberikan sejumlah catatan penting. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan dan peningkatan jalan produksi pertanian guna mendukung aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.
DPRK juga merekomendasikan agar pembangunan ruas jalan strategis dan talud di Distrik Mokwam mendapat perhatian serius, termasuk pembangunan Jalan Kampung Aimasi beserta drainasenya di Distrik Aimasi.
Untuk mengurangi risiko banjir, DPRK meminta pemerintah daerah melaksanakan normalisasi Kali Wosi secara rutin. Selain itu, pemerintah juga diminta menyediakan alat berat guna mendukung penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Manokwari.
Sementara itu, Bupati Manokwari yang diwakili Wakil Bupati H. Mugiyono menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRK. Menurutnya, DPRK sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pembinaan kepada masyarakat.
“Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu kami berharap kerja sama yang harmonis, sinergis, dan berkesinambungan antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin sehingga menghasilkan pembangunan yang maksimal,” ujarnya.
Mugiyono menegaskan, seluruh rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja serta pencapaian sasaran pembangunan pada tahun-tahun mendatang.(LP3/Red)
