MANOKWARI, Linkpapua.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Lasarus Ullo mengatakan, anggaran ketahanan pangan Papua Barat turun lebih dari 50% di 2024 akibat adanya pengalihan beberapa sektor prioritas. Anggaran ketahanan pangan 2024 tersisa Rp9 miliar dari Rp20 miliar di 2023.
“Jadi alokasi anggaran ketahanan pangan tahun angkanya sangat jauh menurun. Tetapi program ketahanan pangan tetap harus kita jalankan,” ujar Lasarus Ullo, Selasa (30/1/2024).
Ia menjelaskan, ada dua prioritas tahun ini. Pertama, program konsumsi pangan lokal. Kedua, bantuan cadangan pangan masyarakat.
Kata Lasarus, cadangan pangan pemerintah berasal dari APBN. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan bantuan anggaran untuk pengendalian stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Anggaran ini tidak sebesar tahun sebelumnya, tetapi kita sudah maksimalkan untuk melaksanakan program-program ini di tujuh kabupaten”, terang dia.
Ada 7 Kabupaten yang masuk dalam penanganan program ketahanan pangananggaran tahun 2024 yakni Fakfak, Kaimana, Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Wondama dan Manokwari. Lasarus menjelaskan bahwa angagran operasional sudah dibagikan ke bidang masing-masing, yaitu satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan satu sekretariat.
“Jadi anggaran itu kita bagi habis ke bidang-bidang esalon III untuk dikelola program kegiatan di tahun 2024 ini dengan menggunakan anggaran itu”, paparnya.
Ia menyebutkan bahwa pimpinan OPD tidak berhak memegang anggaran tersebut. Anggaran langsung diserahkan kepada esalon III dan esalon IV.
Dikatakan Lasarus, bahwa tahun ini Dinas Ketahanan Pangan bidang distribusi dan kerawanan pangan akan bekerja sama dengan PKK untuk menangani kegiatan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Jadi tahun ini kita lebih banyak membantu PKK untuk meningkatkan program kegiatan terutama terkait ibu hamil dan balita sehingga dapat mengubah kesehatannya dari stunting menjadi baik dan kami dapat menekan angka kemiskina ekstrem,” imbuhnya. (LP12/red)
