TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy memimpin rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memitigasi lonjakan harga barang pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis mulai dari operasi pasar murah hingga pengawasan ketat terhadap harga eceran tertinggi (HET) di tingkat kios pengencer.
“Dinas Perindagkop agar memantau harga yang terlampaui melonjak dan melaporkan secara berkelanjutan,” tegas Yohanis dalam rapat koordinasi di Aula II Kantor Bupati Teluk Bintuni, Selasa (21/4/2026).
Yohanis melaksanakan pertemuan ini sebagai respons cepat atas kebijakan Pertamina yang menaikkan harga BBM per 20 April 2026. Pemerintah mencermati perkembangan ekonomi global yang memicu kenaikan harga Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 dan Dexlite menyentuh angka Rp23.600 per liter.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok secara berkala. Dia meminta petugas melakukan kontrol lapangan secara terpadu guna mencegah disparitas harga BBM bersubsidi yang terlalu tinggi di masyarakat.
Yohanis juga mengajak jajaran Forkopimda dan instansi terkait untuk mengawal kelancaran distribusi barang di pasar lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi penimbunan stok oleh oknum pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab.
“Saya ajak kita sama-sama untuk dapat melakukan monitoring pengawasan dilapangan secara berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan stok di gudang pelaku pasar agar tidak terjadi penimbunan,” papar Yohanis.
TPID Teluk Bintuni akan segera menginisiasi kerja sama antar daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan. Tim teknis juga tengah menyusun neraca komoditas pangan strategis yang terintegrasi dengan data para distributor di daerah.
Pemerintah daerah berencana menghidupkan kembali Satgas Pangan guna melakukan penegakan hukum bagi pelaku pasar yang melanggar aturan. Yohanis menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan respons cepat dan kolaborasi dari mitra swasta.
“Saya minta agar semua jajaran Pemkab dan mitra swasta atau distributor juga untuk benar benar memantau dan mengendalikan harga dan inflasi. Agar masyarakat tetap sejahtera,” imbaunya.
Yohanis menekankan sinergi antar-OPD dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Pemerintah meyakini koordinasi yang kuat dapat meredam dampak kenaikan BBM terhadap daya beli warga.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan respons cepat dari seluruh pihak. Kita harus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap stabil,” pungkas Yohanis. (LP5/red)
