MANOKWARI, LinkPapua.id – Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyebut peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk orang asli Papua (OAP) di Papua Barat menjadi role model bagi provinsi lain di tanah Papua. Menurutnya, digitalisasi identitas ini sangat penting untuk mempercepat kualitas layanan publik di wilayah dengan tantangan geografis dan demografi.

“Melaksanakan (tugas) kependudukan di Papua Barat bukanlah tugas yang biasa-biasa saja. Ini memerlukan perhatian dan kolaborasi optimal dari kita bersama,” ujarnya saat peluncuran IKD di lapangan apel Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (21/11/2025).

Teguh mengatakan peluncuran IKD OAP di Papua Barat merupakan yang pertama di tanah Papua dan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain. Dia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat, jajaran Dukcapil, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang terlibat.

Program ini dinilai menunjukkan bahwa prestasi digitalisasi bisa dicapai hingga desa-desa dan pulau terpencil. Teguh menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik di Papua Barat.

IKD Tulang Punggung Strategi Nasional

Transformasi digital administrasi kependudukan disebut menjadi tulang punggung strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Teguh menilai kualitas layanan publik hanya bisa meningkat jika identitas penduduk dikelola secara akurat dan berstandar tinggi.

“Data kependudukan menempati posisi paling fundamental dalam arsitektur pelayanan publik,” katanya.

Dia menyebut seluruh program negara, mulai layanan kesehatan hingga demokrasi, bertumpu pada data kependudukan yang valid. Teguh kemudian menjelaskan perjalanan digitalisasi dari SIAK, KTP-el, biometrik, hingga kini memasuki fase IKD.

Capaian Nasional dan Dorongan untuk Papua Barat

IKD hadir sebagai bagian dari ekosistem digital publik yang menghubungkan penduduk dengan berbagai layanan, baik daring maupun luring. Teguh menyebut hingga 14 November 2025, jumlah pengguna IKD nasional telah mencapai sekitar 16 juta.

Dia menilai capaian tersebut menunjukkan percepatan adopsi secara nasional, meski Papua Barat tetap membutuhkan dorongan lebih kuat. IKD disebut tidak hanya menggantikan fungsi KTP fisik, tetapi juga menawarkan keamanan, akses cepat, dan verifikasi yang lebih efektif.

Pemerintah berharap implementasi IKD di Papua Barat berjalan optimal untuk menjamin hak identitas seluruh masyarakat. Program ini juga ditargetkan memperkuat layanan publik di wilayah yang memiliki tantangan geografis ekstrem. (LP14/red)