MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegur kinerja administrasi puluhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum menginput data rencana pengadaan barang dan jasa. Kelalaian ini dinilai fatal karena berpotensi besar menghambat seluruh tahapan pelelangan proyek pembangunan di wilayah Bumi Kasuari untuk tahun anggaran 2026.
“Per hari ini 30 Maret, baru 25 OPD yang melakukan penginputan dalam sistem aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Itu pun persentasenya berbeda-beda, ada yang sudah 100 persen, 80, 70, bahkan ada yang baru 20 persen. Sementara 23 OPD masih 0 persen atau belum menginput data,” ujar Dominggus saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (30/3/2026).
Dominggus menyoroti ketimpangan progres antar-instansi yang dianggap menunjukkan kurangnya koordinasi dan disiplin kerja di tingkat pimpinan perangkat daerah. Dia menegaskan SiRUP adalah fondasi untuk memulai tender secara transparan dan akuntabel.
“Segera selesaikan penginputan agar proses pelelangan bisa berjalan. Jangan sampai terlambat dan berdampak pada penyerapan anggaran di akhir tahun,” tegasnya.
Keterlambatan input data ini berdampak domino pada jadwal pelelangan yang otomatis akan ikut bergeser atau molor dari target semula. Jika kondisi ini dibiarkan, pengerjaan proyek fisik di lapangan dikhawatirkan baru akan dimulai menjelang akhir tahun yang berisiko menurunkan kualitas bangunan.
Selain masalah kualitas, lambannya proses administrasi ini juga menutup peluang bagi kontraktor lokal untuk bersaing secara sehat dalam proses lelang. Waktu pelaksanaan yang semakin sempit sering kali membuat pelaku usaha daerah kesulitan memenuhi syarat teknis pengerjaan proyek yang mepet.
Gubernur meminta seluruh kepala OPD yang masih mencatatkan angka nol persen untuk segera melakukan langkah luar biasa guna mengejar ketertinggalan tersebut. Pengawasan melekat akan dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh rencana paket pekerjaan segera diumumkan kepada publik.
Penyerapan anggaran yang rendah menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi daerah jika belanja pemerintah tidak tersalurkan tepat waktu. Disiplin administrasi dituntut menjadi napas utama bagi setiap birokrat demi menjamin keberlangsungan pembangunan di Papua Barat.
Upaya efisiensi dan transparansi belanja daerah dipastikan tidak akan tercapai maksimal selama kepatuhan terhadap sistem digital masih rendah. Pemerintah provinsi kini mengancam akan memberikan evaluasi khusus bagi pimpinan OPD yang terbukti abai terhadap tahapan krusial pengadaan ini. (LP14/red)
