JAKARTA, LinkPapua.id – Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI mulai memberlakukan kebijakan pengetatan penggunaan energi di kompleks parlemen Senayan. Langkah ini diambil sebagai upaya penghematan anggaran besar-besaran, termasuk mematikan lampu dan AC serta membatasi perjalanan dinas pegawai.

“Kemudian juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kita sedang menyiapkan exercise. Nanti setiap hari itu, jika tidak ada acara persidangan, maksimum jam 8 akan seluruhnya kita akan matikan lampu. Maksimum jam 8 akan dimatikan,” jelas Sekjen DPR RI Indra Iskandar dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/3/2026).

Kebijakan ini merupakan hasil pembahasan intensif mengenai pola kerja baru di lingkungan DPR RI sejak pekan lalu. Seluruh ruang rapat yang tidak digunakan juga akan dipastikan dalam kondisi gelap dan sejuk demi menekan biaya operasional.

“Ya kita sebenarnya minggu lalu sudah membahas dari banyak aspek gitu ya berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan kemungkinan ke depannya gitu ya,” ujarnya.

Indra menambahkan pemutusan arus listrik masih dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Hal ini dikarenakan fasilitas di Gedung DPR saat ini memang belum dilengkapi dengan sistem otomatisasi bangunan.

“Nah, ruang-ruang rapat yang tidak digunakan itu listrik, AC, lampu juga kita akan matikan,” ucapnya.

Selain urusan listrik, efisiensi juga menyasar pada biaya transportasi dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Meski belum merinci angka pastinya, Indra memastikan pengurangan anggaran perjalanan dinas ASN sudah mulai dipersiapkan.

“Penggunaan kendaraan juga begitu. Ke depan ini sedang masih dilakukan exercise, belum bisa saya sampaikan. Sedang kita inikan untuk pengurangan-pengurangan BBM-BBM pada kegiatan-kegiatan. Jadi kita belum menghitung secara kuantitatif, tapi langkah ke sana sudah sudah kita persiapkan dari minggu-minggu sebelum Lebaran,” imbuh Indra.

Langkah efisiensi di Senayan ini sejalan dengan rencana Kementerian Keuangan yang akan memangkas anggaran lembaga negara. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengusulkan pemotongan anggaran hingga sepuluh persen bagi kementerian dan lembaga.

“Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan,” tegas Purbaya. (*/red)