MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Amanat Sejahtera DPR Papua Barat mengkritik RAPBD 2026 yang dinilai belum berdampak signifikan bagi orang asli Papua (OAP). Kritik Fraksi menyasar lemahnya kemandirian fiskal, rendahnya PAD, dan penggunaan Dana Otsus yang minim manfaat langsung.
Pemandangan umum Fraksi Amanat Sejahtera dibacakan juru bicara Imam Muslih dalam rapat paripurna DPR Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/12/2025). Fraksi menilai meskipun RAPBD 2026 telah mengacu pada kerangka makro ekonomi dan tiga program strategis daerah, tantangan utama justru terletak pada kualitas belanja.
“Masalah utama kita bukan hanya pada perencanaan, tetapi pada bagaimana anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujarnya.
Sorotan Fraksi Amanat Sejahtera diarahkan pada pengelolaan Dana Otsus sebesar Rp402 miliar. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan OPD, Fraksi menilai Dana Otsus masih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial yang minim manfaat langsung bagi OAP.
“Dana Otsus seharusnya fokus pada pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi orang asli Papua, bukan kegiatan seremonial yang berulang setiap tahun,” kata Imam.
Fraksi Amanat Sejahtera juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp4,408 triliun, dengan PAD hanya Rp645,36 miliar. Angka PAD tersebut dinilai belum mencerminkan potensi ekonomi Papua Barat dan menunjukkan tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.
“PAD masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi daerah. Ini menunjukkan perlunya langkah serius seperti digitalisasi pajak, restrukturisasi BUMD, dan pengawasan ketat terhadap objek retribusi,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketidakkonsistenan data pendapatan daerah dalam dokumen KUA-PPAS dan Nota Keuangan RAPBD. Dalam KUA-PPAS, pendapatan daerah tercatat Rp4,093 triliun, sementara dalam Nota Keuangan disebutkan Rp4,408 triliun, atau terdapat selisih sekitar Rp315 miliar.
“Perbedaan angka ini bukan hal sepele dan harus dijelaskan secara terbuka oleh Gubernur agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari,” ketus Imam.
Di sisi belanja, Fraksi Amanat Sejahtera mengkritik dominasi belanja operasi yang mencapai Rp2,094 triliun. Fraksi menilai belanja tersebut masih cenderung bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Belanja modal yang hanya Rp455 miliar juga dinilai belum cukup kuat mendorong pembangunan produktif, terutama di wilayah terisolasi dan distrik terpencil. Fraksi mengingatkan agar tidak ada lagi proyek infrastruktur yang mangkrak dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam bidang pelayanan dasar, Fraksi Amanat Sejahtera menuntut pemenuhan mandatory spending, yakni 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan 15 persen untuk infrastruktur. Fraksi juga mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin kepesertaan sekitar 14.000 jiwa yang terancam nonaktif per 1 Januari 2026.
Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah mendaftarkan tambahan sekitar 35.000 penduduk non-JKN secara bertahap. Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Amanat Sejahtera menegaskan keberhasilan APBD tidak boleh diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat serapan semata.
Keberhasilan tersebut harus diukur dari transparansi, akuntabilitas, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat Papua Barat. Adapun rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon dan dihadiri Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere. (LP14/red)
