MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Amanat Sejahtera Nasional menyatakan setuju terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025-2029. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pembangunan wilayah pesisir hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Anggota Fraksi Amanat Sejahtera Nasional, Rudi Sirua, menyampaikan bahwa RPJMD merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Dia menegaskan, dokumen tersebut harus berpihak pada kepentingan rakyat Papua Barat secara menyeluruh.
“Fraksi Amanat Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menyusun dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan pendekatan berlandaskan pada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) dan kebijakan nasional,” ujarnya saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (4/8/2025).
Rudi menyebut arah pembangunan Papua Barat harus tetap berpijak pada nilai budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Menurutnya, masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Mereka juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah pesisir dan pinggiran. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Fraksi Amanat Sejahtera menegaskan perlunya program terintegrasi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Fokusnya adalah pada pemberdayaan pemuda dan perempuan.
Program nasional dan beasiswa juga diminta untuk diperluas serta diawasi pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
“RPJMD harus mampu menjabarkan langkah konkret untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Salah satu model sukses pelaksanaan ini adalah kompetensi dan komitmen birokrasi yang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompeten,” tutur Rudi.
Fraksi juga menekankan bahwa RPJMD harus bisa mengakomodasi penguatan ekonomi khusus dan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam seluruh sektor pembangunan. Penyusunan dokumen harus berbasis data yang akurat, mutakhir, dan menyeluruh.
Mereka juga meminta agar sistem informasi pembangunan daerah diperkuat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan efektif.
“Fraksi Amanat Sejahtera memberikan catatan dan masukan tidak bermaksud untuk mengubah substansi dari isi dokumen RPJMD, namun sebagai bahan masukan untuk memperkaya dan memboboti Ranperda tentang RPJMD. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Amanat Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui Perda tentang RPJMD tahun 2025-2029,” tutupnya. (LP14/red)
