MANOKWARI, LinkPapua.com – Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua Barat untuk Juli belum cair hingga awal Agustus. Wakil Gubernur (Wagub) Mohammad Lakotani langsung memerintahkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar segera menyalurkannya.
Perintah itu disampaikan Lakotani saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (1/8/2025). Dia menerima keluhan dari sejumlah ASN soal gaji yang belum masuk rekening.
Lakotani meminta Kepala BKAD Agus Nurrodi segera menyelesaikan proses pencairan. Ia menekankan pentingnya kecepatan pembayaran agar ASN bisa memenuhi kebutuhannya.
“Coba Kepala BKAD selesai itu agar SMS banking bunyi dan mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Lakotani juga menyoroti ASN yang malas masuk kantor tapi tetap menerima gaji bulanan. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk praktik tidak etis yang menyerupai korupsi.
“Jika SMS banking bunyi maka semua, baik ASN yang rajin maupun yang malas, juga dapat. Jika di tentara yang malas tapi dapat gaji itu sama dengan memakan tulang teman, jadi jangan jadi pemakan tulang teman tapi jadilah teman yang setia selalu bersama-sama bekerja dan menghasilkan sesuatu yang dimakan bersama-sama,” katanya.
Lakotani lalu meminta agar dibuatkan kaos seragam khusus untuk hari Jumat agar ASN terlihat lebih kompak. Ia menugaskan Sekretariat Daerah untuk segera menindaklanjuti ide tersebut.
“Coba Sekretariat Daerah memikirkan agar bagaimana ketika hari Jumat kita juga mengenakan pakaian yang seragam agar lebih terlihat kompak dan satu warna,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan agar kedisiplinan ASN dalam bekerja terus dijaga dan ditingkatkan. Menurutnya, roda pemerintahan tidak boleh berhenti.
“Kemarin kita sudah melewati dana otsus yang sempat terkendala di samping menyusun RPJMD dan sekarang kita juga sudah harus mulai menyiapkan APBD Perubahan 2025,” ucapnya.
Lakotani menilai waktu pembahasan APBD Perubahan sudah cukup mepet. Namun hal itu menurutnya dapat dimaklumi karena adanya transisi kepemimpinan dan perbaikan sistem pemerintahan.
Dia mengungkapkan dokumen APBD saat ini baru rampung sekitar 60 persen. Ia mendesak seluruh OPD segera melengkapi dokumen yang masih kurang.
“Berkaca dari kemarin di mana ada satu perangkat daerah yang belum, maka seluruhnya akan bermasalah karena ini terdata dalam sistem, maka diminta agar segera menyelesaikan dokumen tersebut,” tutupnya. (LP14/red)
