Genjot Rasio Elektrifikasi, Pemda se- Papua Barat Didorong Jemput Program Tabung Listrik

Published on

Manokwari– Peluang peningkatan rasio elektrifikasi lewat program tabung listrik yang digolontorkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, sangat penting disambut oleh pemerintah daerah terutama di Papua Barat.

Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia menyatakan kesiapannya mengawal usulan dari Pemerintah daerah se-Papua Barat yang ingin meningkatkan rasio elektrifikasi di tingkat lokal melalui program itu.

“Ini program yang memang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah berjauhan dan bermedan ekstrim. Itu sebabnya, daerah-daerah yang memiliki wilayah dengan karakteristik semacam itu perlu menjemput bola. Memasukkan usulan. Ada 40.000 unit yang disiapkan untuk Papua Barat,” kata Rico, Rabu (16/9) melalui sambungan telepon.

Baca juga:  PPKM Darurat, Polda Papua Barat Serahkan Bansos ke PKL

Tabung listrik sendiri merupakan strategi pemerintah untuk menjawab tantangan capaian elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Dua langkah lain yaitu perluasan jaringan listrik PLN (extend grid) dan komunal energi baru terbarukan (EBT).

Hanya saja untuk extend grid  tidak memungkinkan digunakan untuk menyambung aliran listrik ke rumah-rumah di desa yang posisinya berjauhan dan berada di medan yang ekstrem. Selain mahal, tingkat losses di wilayah-wilayah tersebut sangat tinggi, mengingat berada di area pegunungan yang tajam, hutan yang lebat serta harus melewati lembah yang curam.

Baca juga:  Tahun Ini Gedung DPRD Manokwari Direnovasi

Oleh karenanya, untuk desa-desa dengan karakteristik tersebut akan menggunakan tabung listrik (talis).

Menurut Rico, listrik bagaimanapun telah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi layanan publik, misalnya di bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan perlu disokong oleh pasokan listrik yang cukup.

Baca juga:  Dewan Adat Papua Soroti Anggaran Penyelamatan Hutan tak Transparan

“Ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang berjauhan di wilayah pesisir, maupun yang bermedan ekstrim di wilayah pedalaman,” kata Rico.

Itu sebabnya, anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) ini mendorong pemerintah lokal di Papua Barat untuk menyiapkan data dan usulan pada wilayah-wilayah dengan karakteristik berjauhan dan ekstrim dan segera diusulkan ke kementerian ESDM.

“Kalau inisiatif itu tidak ada, maka peluang itu mungkin boleh jadi dijemput daerah lain. Saya dengan kesungguhan hati siap mengawal usulan-usulan itu,”ucapnya. (PBT)

Latest articles

DPRK Teluk Wondama Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemkab Benahi PAD

0
TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Meski...

More like this

Tak Terhalang Domisili, Peserta JKN Asal Biak Rasakan Pelayanan Optimal di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kabupaten Biak, Papua, tetap memperoleh...

SMI Manokwari Chapter Bentuk Pengurus, Siapkan Touring Nasional-Program Sosial

MANOKWARI, LinkPapua.id – Supermoto Indonesia (SMI) Manokwari Chapter membentuk kepengurusan organisasi sekaligus menyiapkan agenda...

Turnamen Voli Komunitas Manokwari Sukses Digelar, Kompas Tampil Sebagai Juara

MANOKWARI, Linkpapua.id – Turnamen Bola Voli Komunitas Manokwari yang diikuti 18 tim dari berbagai...