BINTUNI, Linkpapua.com- Komisi B DPRD Teluk Bintuni menanggapi laporan soal tenaga kerja lokal yang diblacklist BP Tangguh. Dewan menilai kecenderungan ini keliru dan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Karena itu kita akan undang pihak-pihak terkait agar masalah ini segera dicarikan solusi. Ini saya kira sensitif karena menyangkut masa depan adik adik kita,” ujar Ketua Komisi B Markus Maboro saat menerima KNPI dan perwakilan pencaker siang tadi.
Ia mengatakan, keberadaan tenaga kerja lokal itu penting. Bukan sekadar memberi ruang bagi anak-anak lokal. Tapi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kan akhirnya nanti gaji mereka berputar di daerah. Tetapi kalau pekerja dari luar daerah Bintuni uangnya tidak berputar di daerah. Tetapi berputar di daerah lain” ungkapnya.
Sekretaris Komisi B Suyono menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan, harusnya anak-anak lokal mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja. Bukan justru diblacklist.
“Saya lihat memang ada kecenderungan mengesampingkan tenaga lokal. Terbukti di Bandara Babo setiap minggu tenaga kerja hilir mudik berdatangan. Terus nasib adik-adik kami ini bagaimana. Saya kira ini masalah,” katanya.
Suyono mengaku sudah pernah mempertanyakan hal itu kepada BP Tangguh. Menurut mereka, ada banyak faktor yang membuat tenaga kerja lokal tidak diakomodir belakangan ini.
“Jawaban mereka simpel. Katanya ada Covid. Pengurangan karyawan. Tetapi saya bilang kenapa harus mendatangkan pekerja dari luar. Alasan mereka, mereka itu pekerja skill. Sehingga ini perlu kita bersama-sama mencari solusinya,” paparnya.
Suyono menyarankan agar ke depan Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni harus membuat regulasi agar penerimaan tenaga kerja satu pintu. Ini untuk mendeteksi tenaga kerja ini berasal dari mana.
Selain itu, Suyono juga berharap agar anak-anak Bintuni menjadi pekerja skill. Mereka harus dibentuk lebih profesional untuk bisa terserap lebih mudah di industri.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Fransiskus Ulukyanan menuturkan, begitu banyak persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Padahal P2TIM telah mencetak alumni dari angkatan pertama hingga angkatan yang kedelapan. Mereka ini adalah tenaga profesional yang punya skill.
Sayangnya, masih cukup banyak yang belum terakomodir. Ada sekitar 700 orang yang tak tertampung.
“Sesuai data yang seperti disampaikan tadi oleh ketua KNPI ada sekitar kurang lebih 600 sampai 700 yang belum diakomodir” katanya.
Diungkapkan Ulukyanan, bahwa keberadaan Kabupaten Teluk Bintuni sendiri sudah menjadi wilayah industri. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan menyerap tenaga kerja
Seharusnya kondisi ini dapat berpengaruh kepada angka kemiskinan. Minimal angka kemiskinan Bintuni bisa terus lebih baik.
“Sesuai data dari BPS di Tahun 2020 angka kemiskinan di Teluk Bintuni berada pada 29,39 persen atau turun 1,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 19,22 ribu,” imbuhnya. (LP5/red)
