MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari meminta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra kerja untuk menyiapkan data penunjang secara rinci dalam proses pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025.
Permintaan tersebut disampaikan karena dokumen yang diterima DPRK dinilai masih bersifat umum dan belum memuat rincian program secara lengkap.
“OPD yang menjadi mitra kami seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Sosial dapat menyiapkan data lebih rinci Karena saat ini dokumen yang diberikan masih bersifat umum,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRK Manokwari Trisep Kambuaya pada Senin (11/5/2026) usai rapat komisi.
Menurutnya, data yang disampaikan perlu dilengkapi dengan informasi detail, terutama terkait lokasi pelaksanaan program, serta penerima manfaat agar memudahkan DPRK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
Komisi IV menilai kelengkapan data sangat penting untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai target dan tepat sasaran di masyarakat.
Selain itu, ia juga berharap setiap OPD dapat meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam penyampaian laporan, sehingga proses pembahasan LKPJ dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari.(LP3/Red)
