JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penguatan sistem ini mencakup pencegahan, deteksi, hingga penanganan pelanggaran serta penerapan sanksi bagi pelaku kecurangan.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Hingga 1 November 2026, JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut membuat pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, dan hubungan antarpemangku kepentingan semakin kompleks.
Prihati mengatakan BPJS Kesehatan memperkuat pengendalian kecurangan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), perbaikan tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai ketentuan.
BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Lembaga tersebut juga menerapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Prihati menegaskan pengendalian kecurangan tidak boleh hanya berorientasi pada pencegahan kerugian keuangan. Pengawasan juga harus melindungi keselamatan pasien, memastikan penggunaan sumber daya kesehatan berjalan efektif, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Dorong Pelayanan Berbasis Hasil Klinis
Selain memperkuat teknologi pengawasan, BPJS Kesehatan mendorong perubahan pendekatan pelayanan kesehatan dari volume-based menuju value-based healthcare. Pendekatan ini mengutamakan hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien,” tegasnya.
BPJS Kesehatan juga mendorong penguatan kebijakan dan regulasi untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku kecurangan. Lembaga itu turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor.
INHAFA dirancang menjalankan tiga peran, yakni menjadi forum kolaborasi lintas sektor, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas bersama. Organisasi ini diharapkan menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik dalam mencegah kecurangan.
Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Vetty Yulia Permanasari mengatakan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan menuntut sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang adaptif. Perkembangan pola pelayanan dan dinamika risiko juga membutuhkan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.
Menurut Vetty, pengendalian kecurangan tidak bisa hanya dilakukan satu institusi. Regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil perlu terlibat.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Vetty.
Menko Muhaimin Soroti Penguatan Regulasi
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN dari ancaman kecurangan. Dia mengingatkan agar BPJS Kesehatan tidak menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” sebut Muhaimin.
Muhaimin turut menyoroti perlunya memperkuat landasan hukum pengendalian kecurangan. Menurutnya, regulasi yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri perlu didorong ke tingkat pengaturan yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutan JKN.
“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” ucapnya.
Sejumlah Tokoh dan Daerah Raih Penghargaan
Dalam konferensi tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada tokoh, tim pencegahan kecurangan, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya antikecurangan dalam penyelenggaraan JKN 2026.
Untuk kategori Tokoh Inspiratif Antikecurangan Terbaik, penghargaan diberikan kepada Ketua TKMKB Jawa Timur Hamzah; Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra; serta Ketua TKMKB Sulawesi Selatan Irawan Yusuf.
Pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, Purbalingga meraih peringkat pertama, disusul Medan dan Banyumas. Sementara itu, kategori tingkat provinsi diraih Bali sebagai peringkat pertama, Riau di posisi kedua, dan Jawa Barat di posisi ketiga.
Penghargaan kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Antikecurangan Terbaik diberikan kepada Kotawaringin Barat, Karawang, dan Sukabumi. Untuk kategori pemerintah provinsi, Bali menempati peringkat pertama, disusul Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. (LP14/red)
