MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan negara tidak cukup diukur dari jumlah temuan audit atau nilai kerugian yang terungkap. Pemeriksaan harus mendorong perbaikan tata kelola keuangan pemerintah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah, setelah laporan diterbitkan, apa yang berubah? Apa dampaknya bagi masyarakat? Apakah pengelolaan anggaran menjadi lebih tertib, apakah rekomendasi sudah ditindaklanjuti, dan apakah kelemahan sistem yang ditemukan sebelumnya sudah diperbaiki?” ujar Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Papua Barat Indra Priyo Suseno saat memaparkan arah kebijakan strategis BPK dalam kegiatan Media Workshop dan Gathering 2026 di aula BPK Perwakilan Papua Barat, Rabu (18/11/2026).
Indra menyampaikan BPK mencatat dukungan terhadap upaya penyelamatan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun secara nasional berdasarkan bahan presentasi yang merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2026. Dari nilai tersebut, sekitar Rp1,80 triliun disebut telah dikembalikan ke kas negara atau daerah dalam proses pemeriksaan.
Selain itu, tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan hingga semester I 2026 mencapai 81,4 persen. Secara kumulatif, tindak lanjut rekomendasi dilaporkan menghasilkan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp163,61 triliun.
Indra mengingatkan angka-angka tersebut memiliki kategori, periode, dan ukuran penghitungan berbeda. Nilai penyelamatan keuangan negara, pengembalian dalam proses pemeriksaan, serta penyetoran uang dan penyerahan aset dari tindak lanjut rekomendasi tidak dapat langsung dijumlahkan.
Hasil Audit Harus Dorong Perubahan
Menurut Indra, masyarakat selama ini cenderung mengidentikkan BPK dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP), tindak lanjut rekomendasi, temuan, hingga kerugian negara. Padahal, hasil pemeriksaan semestinya mendorong perubahan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Dia menjelaskan BPK memiliki mandat konstitusional berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. BPK tidak bertugas menyusun anggaran atau melaksanakan proyek pemerintah, melainkan memberikan penilaian profesional berdasarkan bukti pemeriksaan.
“Independensi bukan berarti BPK tidak berkomunikasi dengan pihak lain. Independensi berarti komunikasi tersebut tidak boleh memengaruhi objektivitas pemeriksaan,” jelasnya.
Indra menilai masyarakat perlu mengetahui apakah anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dikelola secara benar serta menghasilkan manfaat. Pembangunan jalan, misalnya, tidak cukup dinilai dari besaran anggaran dalam dokumen pemerintah, tetapi juga dari kualitas pekerjaan dan manfaat aksesibilitas yang dirasakan warga.
Tindak Lanjut Tak Cukup dengan Pengembalian Uang
Indra menekankan laporan hasil pemeriksaan bukan akhir dari proses pengawasan. Pemerintah atau entitas yang diperiksa bertanggung jawab memperbaiki persoalan, sedangkan BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
Dia merujuk Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Bentuk tindak lanjut dapat berupa pengembalian uang, perbaikan prosedur, penertiban aset, hingga penguatan sistem pengendalian internal.
Namun, pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Kelemahan sistem yang menyebabkan penyimpangan juga harus diperbaiki agar temuan serupa tidak berulang.
“Keberhasilan BPK tidak cukup dinilai dari banyaknya laporan, tetapi juga dari sejauh mana hasil pemeriksaan dipahami, digunakan, dan mendorong perbaikan,” tegasnya.
Indra juga mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kriteria pemeriksaan, bukan jaminan bahwa pemerintah daerah bebas dari korupsi.
“WTP bukan sertifikat bebas korupsi dan bukan pula cerminan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan tanpa masalah,” ungkapnya.
Dia meminta publik tidak menjadikan opini BPK sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan pemerintahan. Masyarakat juga perlu melihat tindak lanjut rekomendasi dan perkembangan temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.
Audit BPK di Papua Barat
Indra turut memaparkan sejumlah contoh pemeriksaan di Papua Barat yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya pemeriksaan kinerja ketahanan pangan yang mencakup perencanaan, neraca pangan, perlindungan lahan pertanian, pemberdayaan petani, irigasi, benih bersertifikat, hingga distribusi pangan.
Menurutnya, pemeriksaan ketahanan pangan tidak cukup hanya melihat ketersediaan bahan pangan. BPK juga menilai efektivitas kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap petani.
Selain itu, BPK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bersama pemerintah daerah pada Juli 2026. Pemantauan tersebut mencakup perkembangan penyelesaian kerugian daerah dan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan.
Indra juga menyoroti pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah yang belum memadai. Contohnya, dana kegiatan pendidikan yang belum dikembalikan ke kas daerah serta pekerjaan infrastruktur yang harus dilaksanakan dan dibayarkan sesuai prestasi pekerjaan.
Dia menegaskan persoalan tersebut berkaitan langsung dengan akuntabilitas penggunaan uang publik. Anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara benar, sedangkan pembayaran pekerjaan infrastruktur harus sesuai volume dan kualitas pekerjaan.
Di sisi lain, Indra mengingatkan BPK tidak mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menjalankan program maupun aparat penegak hukum dalam menangani perkara. Hasil pemeriksaan harus ditempatkan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
Indra berharap media massa turut menjelaskan hasil pemeriksaan secara proporsional kepada masyarakat. Media perlu membedakan fakta pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, serta dugaan yang masih memerlukan proses hukum.
“Komunikasi yang baik tidak mengubah substansi pemeriksaan, tetapi menjelaskan konteksnya secara benar,” ucapnya. (LP14/red)
