Ingat! Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan seluruh gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Pemerintah juga menetapkan tenggat penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 25 November 2026.

Selain UMP, pemerintah mengatur jadwal penetapan upah minimum sektoral hingga akhir November 2026. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus ditetapkan paling lambat 26 November, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.

Yassierli mengatakan pemerintah daerah telah menyatakan kesiapan mengikuti jadwal penetapan upah minimum tersebut. Dia optimistis pengalaman para kepala daerah dalam menetapkan upah pada tahun sebelumnya dapat membantu proses tahun ini.

“Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan,” ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menggelar sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada 13 November 2026. Pertemuan lanjutan bersama gubernur, bupati, dan wali kota juga berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026.

Kemnaker telah mengirimkan surat edaran kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Surat tersebut memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sesuai ketentuan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, gubernur dapat menetapkan UMK dan UMSK sesuai kebijakan masing-masing.

“Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten,” kata Yassierli.

Penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, serta pekerja dan buruh. Dewan tersebut membahas rekomendasi besaran upah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Dewan Pengupahan Daerah akan mempelajari data dan pedoman dari Kemnaker sebelum menyampaikan rekomendasi kepada gubernur. Gubernur kemudian menetapkan besaran upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula pengupahan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Kemnaker menyiapkan estimasi KHL dengan mengacu pada data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi upah.

Estimasi KHL mencakup empat komponen, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Pemerintah juga menyusun estimasi KHL tingkat kabupaten/kota melalui klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. (*/red)

Latest articles

Maxim-YPSSI Salurkan Santunan Rp14,6 Juta untuk Driver Kecelakaan di Manokwari

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Maxim bersama Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) menyalurkan santunan biaya pengobatan sebesar Rp14.651.400 kepada mitra pengemudi berinisial HRS yang mengalami...

More like this

Dalam Rangka HEKRAFNAS, GEKRAFS Papua Barat Gelar Charity di Pasar Wosi

MANOKWARI, Linkpapua.id-Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Papua Barat melaksanakan kegiatan charity atau aksi peduli...

Nilai Ekspor Papua Barat Agustus 2026 Melonjak Jadi US$297,51 Juta, Didominasi Bahan Bakar Mineral

MANOKWARI, LinkPapua.id – Nilai ekspor Papua Barat pada Agustus 2026 melonjak menjadi US$297,51 juta....

Pertamina dan Pemkab Merauke Tetapkan SPBU Tanah Miring Khusus Layani Petani

MANOKWARI, Linkpapua.id-Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, PT...