Kadishut Papua Barat: Pengiriman Masohi Bukti Sukses Perhutani Sosial Mansel

Published on

MANSEL, LinkPapua.id – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat Jimmy Walter Susanto menyebut pengiriman perdana kulit masohi ke Surabaya, Jawa Timur, menjadi bukti nyata keberhasilan program perhutani sosial di Manokwari Selatan (Mansel). Program ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat tapak secara profesional.

“Salah satunya hutan Desa Yarmatum yang saat ini membuktikan bahwa perhutani sosial mampu menggerakkan ekonomi tapak secara profesional melalui pelepasan kulit masohi,” ujar Jimmy saat pelepasan pengiriman di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Mansel, Kamis (2/4/2026).

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Bahas Pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni, Target Mulai 2026

Jimmy menjelaskan saat ini sudah terbentuk 15 kelompok perhutani sosial di Mansel yang telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Selain masohi, kelompok hutan Desa Yarmatum juga tengah mengembangkan potensi hasil hutan bukan kayu lainnya seperti kulit lawa.

“Pelepasan masohi hari ini adalah pintu masuk bagi pengembangan potensi HHBK, termasuk pemanfaatan jasa lingkungan pada perhutani sosial lainnya,” katanya.

Baca juga:  Dosen dan Mahasiswa UNIPA Mengikuti Pelatihan Kehumasan dan Protokol  

Potensi lain yang tengah digarap meliputi komoditas sagu, damar atau kopal, hingga wisata pemandian air panas. Seluruh potensi ini diyakini dapat menjadi pilar kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak kelestarian hutan.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak dengan sinergi yang luar biasa,” ucap Jimmy.

Secara ekonomi, pengiriman 1,7 ton kulit masohi ini memberikan dampak signifikan dengan nilai transaksi mencapai Rp 85 juta. Proses pengiriman juga dipastikan telah melalui tahapan legalitas lengkap, termasuk pembayaran PNBP kepada negara.

Baca juga:  Honorer Dihapus 2024, Pemprov PB Belum Pastikan Pengangkatan PPPK

Dishut Papua Barat pun terus mendorong percepatan penetapan hutan adat marga Bokoma di Distrik Tahota pada 2026 ini. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengakuan wilayah adat serta meningkatkan profesionalisme kelompok pengelola hutan sesuai aturan yang berlaku. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...