MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Barat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mendapat kado istimewa pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke-23 Provinsi Papua Barat.
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyerahkan penghargaan dari pemerintah pusat kepada 14 pemda di Papua Barat atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2021.
Penghargaan diserahkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, pada pelaksanaan upacara HUT ke-23 Papua Barat di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (12/10/2022).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendapatkan 8 kali WTP berturut-turut. Lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana 9 kali WTP berturut-turut, Pemkab Sorong 9 kali WTP berturut-turut, Pemkab Sorong Selatan 9 kali WTP berturut-turut, Pemkab Raja Ampat 8 kali WTP berturut-turut, Pemkab Tambrauw 8 kali WTP berturut-turut, dan Pemkab Teluk Bintuni 8 kali WTP berturut-turut.
Selanjutnya, Pemkab Maybrat 7 kali WTP berturut-turut, Pemkab Fakfak peroleh 7 kali WTP berturut-turut, Pemkab Teluk Wondama 4 kali WTP berturut-turut, Pemkab Manokwari 3 kali WTP berturut-turut, Pemkab Manokwari Selatan 3 kali WTP berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong 3 kali WTP berturut-turut, serta Pemkab Pegunungan Arfak 2 kali WTP berturut-turut.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Papua Barat, Bayu Andy Prasetya, melalui rilis yang diterima wartawan mengatakan selain perolehan penghargaan opini WTP, pemerintah pusat juga memberikan 9 plakat kepada pemda yang memperoleh opini WTP minimal sebanyak Lima kali.
“Pemda Papua Barat, Kaimana, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Teluk Bintuni, Maybrat, dan Fakfak,” rincinya.
Dia berharap capaian WTP bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai informasi bagi perencanaan dan penganggaran berikutnya.
Menurutnya, raihan opini WTP 2021 untuk seluruh pemda di Papua Barat merupakan modal penting dalam transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2. (LP9/Red)
