MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat menyoroti pergeseran arus informasi dari media massa konvensional ke konten kreator yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas daerah. Pemerintah meminta penyampaian informasi di media sosial (medsos) tetap disertai tanggung jawab agar tidak memicu keresahan masyarakat.
“Sekarang penyampaian informasi sudah bergeser. Konten kreator memiliki pengikut yang banyak dan informasi yang disampaikan sering dianggap akurat, padahal bisa saja masih berupa isu,” ujar Kepala Kesbangpol Papua Barat Rheinhard Calvin Maniagasi saat silaturahmi dan diskusi bersama media di Melanesia Beach Cafe, Manokwari, Jumat (2/10/2026).
Rheinhard mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Sumber informasi kini tidak hanya berasal dari jurnalis dan media massa, tetapi juga individu maupun kelompok konten kreator dengan jumlah pengikut besar.
Menurutnya, persoalan muncul ketika informasi di media sosial dianggap benar hanya karena disampaikan akun dengan banyak pengikut. Padahal, informasi tersebut belum tentu melalui proses verifikasi jurnalistik.
Rheinhard mengingatkan konten yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat. Isu yang awalnya merupakan persoalan kriminal biasa bahkan dapat berkembang menjadi viral dan berpotensi memicu tindakan masyarakat yang mengganggu hak publik lainnya.
Karena itu, dia mendorong ruang dialog antara pemerintah, jurnalis, dan konten kreator untuk membangun pemahaman bersama. Dialog ini diharapkan dapat memperjelas batas antara kebebasan menyampaikan informasi dan tanggung jawab terhadap dampaknya.
“Perlu ada ruang untuk diskusi sosial dan pemahaman. Kita harus berbicara dengan jurnalis dan konten kreator, khususnya yang ada di Papua Barat,” tuturnya
Rheinhard menilai konten kreator memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Pengaruh tersebut dapat berdampak positif jika digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar dan edukatif, tetapi dapat menjadi persoalan jika informasi yang disebarluaskan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Dia juga mendorong peningkatan edukasi mengenai penggunaan media sosial. Edukasi itu dinilai penting agar masyarakat maupun pembuat konten memahami konsekuensi dari setiap informasi yang dipublikasikan.
Di sisi lain, Rheinhard menyoroti minimnya dukungan pemerintah dalam bentuk stimulan bagi organisasi pers di Papua Barat. Dia menyebut organisasi pers yang saat ini telah ada di Papua Barat antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap organisasi pers tetap harus ditempatkan dalam kerangka kegiatan yang jelas. Program yang diajukan juga harus selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Kesbangpol mendorong PWI dan JMSI segera menyusun proposal kegiatan yang berkaitan dengan stabilitas informasi daerah. Proposal tersebut diharapkan memuat program yang dapat memperkuat kapasitas jurnalis dan konten kreator dalam menyampaikan informasi kepada publik secara bertanggung jawab.
Pembahasan juga menyinggung situasi konflik di Teluk Bintuni yang telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pengungsian yang berlangsung panjang disebut telah mengganggu pemenuhan sejumlah hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan sosial hingga hak untuk tinggal di rumah.
Kondisi tersebut, kata Rheinhard, menunjukkan pentingnya pengelolaan informasi yang sensitif dan bertanggung jawab. Hal itu terutama diperlukan ketika informasi mengenai konflik berpotensi menyebar luas melalui media sosial.
Kesbangpol berharap jurnalis maupun konten kreator dapat mengambil peran dalam menjaga ruang publik tetap kondusif. Peran tersebut tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan fungsi kontrol dan kepentingan masyarakat.
Untuk itu, dia berharap komunikasi antara pemerintah, organisasi pers, dan komunitas konten kreator diperkuat. Ruang dialog diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyampaikan informasi, tetapi juga wadah untuk membangun pemahaman bersama mengenai persoalan sosial yang berkembang di Papua Barat.
“Konten kreator harus mulai bersikap dewasa dan bijak dalam memberikan informasi kepada publik,” tegasnya. (LP14/red)
