MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat Samy Djunire Saiba menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Papua Barat. Kekayaan migas dan mineral daerah dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi masyarakat lokal.

“Papua Barat adalah salah satu lumbung energi nasional. Namun ironisnya, daerah yang menghasilkan kekayaan tersebut masih berjuang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses energi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal,” ujar Samy dalam refleksi Hari Lahir Pancasila di Manokwari, Senin (1/6/2026).

Refleksi Hari Lahir Pancasila mengangkat tema ‘Pancasila di Tanah Penghasil Energi: Ketika Kekayaan Papua Barat Mengalir Keluar, Keadilan Belum Kunjung Datang’. Tema tersebut menyoroti belum seimbangnya manfaat ekonomi yang diterima daerah penghasil sumber daya alam.

Samy menilai skema Dana Bagi Hasil (DBH) migas masih menyisakan ketimpangan bagi daerah penghasil. Manfaat ekonomi yang diterima Papua Barat disebut tidak sebanding dengan nilai sumber daya yang dieksploitasi selama puluhan tahun.

Kondisi itu memunculkan kesan Papua Barat hanya menjadi lokasi produksi. Sementara manfaat terbesar dari kekayaan sumber daya alam justru dinikmati di luar daerah.

Dia juga menyoroti belum terealisasinya hak Participating Interest (PI) 10 persen bagi Papua Barat pada pengelolaan wilayah kerja migas BP Tangguh. Hak PI 10 persen disebut merupakan hak daerah yang dijamin dalam regulasi nasional.

“Keterlambatan yang berlangsung bertahun-tahun telah menyebabkan Papua Barat kehilangan peluang besar untuk memperoleh pendapatan daerah, memperkuat BUMD, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian fiskal,” katanya.

Selain sektor migas, persoalan pertambangan rakyat di Papua Barat turut menjadi perhatian. Lambatnya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai membuat masyarakat adat berada dalam ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan tanpa izin masih terus berlangsung. Kondisi itu dinilai merugikan negara maupun lingkungan.

“Yang lebih menyedihkan, ketika proses legalisasi belum selesai, sebagian besar kekayaan mineral justru telah terlanjur keluar dari tanah Papua tanpa memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun masyarakat adat,” tuturnya.

Refleksi Hari Lahir Pancasila juga menekankan pentingnya implementasi sila kelima tentang keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah pusat diminta lebih serius menghadirkan keadilan dalam pembagian manfaat migas dan realisasi PI 10 persen.

KNPI Papua Barat turut mendorong penguatan BUMD daerah dan percepatan legalisasi pertambangan rakyat. Kebijakan itu dinilai penting agar masyarakat daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih nyata.

“Papua Barat tidak meminta keistimewaan. Papua Barat hanya meminta agar hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan secara nyata,” tegasnya.

Menurutnya, makna Pancasila akan diuji dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam. Kekayaan alam Papua Barat disebut harus memberi dampak langsung bagi rakyat setempat.

“Saat gas telah habis diproduksi dan mineral selesai ditambang, sejarah akan bertanya apakah kekayaan itu benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua Barat atau hanya menjadi catatan tentang kekayaan yang pergi meninggalkan tanahnya sendiri,” ucapnya. (LP14/red)