MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan bahwa kondisi Papua Barat saat ini aman dan kondusif. Dia meminta masyarakat tidak terprovokasi isu separatisme yang digaungkan kelompok tertentu yang mengatasnamakan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).
“Pernyataan yang ada di Papua Barat Daya jangan sampai mempengaruhi kita yang ada di Papua Barat saat ini yang baik-baik saja, sudah ada dalam zona yang aman,” ujar Judson dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).
Dia menyayangkan pernyataan sejumlah pihak di Papua Barat Daya yang mengklaim sebagai perwakilan Papua Barat dan menyuarakan kemerdekaan. Menurutnya, klaim sepihak itu berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat.
“Lalu ada statement bahwa mereka perwakilan dari Papua Barat, ini menurut saya perlu dicermati baik. Teman-teman sedang berada di Papua Barat Daya, lalu menyampaikan statement yang menurut saya bertentangan dengan demokrasi, ini bisa diklarifikasi kembali oleh pihak yang berwajib,” katanya.
Lebih lanjut, Judson menuturkan, MRP Papua Barat sebagai lembaga kultur meminta aparat keamanan, khususnya Polresta Sorong, agar mengambil langkah tegas dan bijak dalam menyikapi situasi tersebut agar tidak meluas dan berdampak negatif terhadap masyarakat.
“Saya berharap keamanan, terutama Polresta Sorong, melihat hal ini dengan baik karena Papua ini besar, enam provinsi, lalu hari ini nama Papua Barat terbawa-bawa ke sana lagi,” bebernya.
Dia juga mengimbau agar setiap pernyataan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Papua disampaikan melalui forum resmi dan tidak dilakukan secara sepihak.
“Saya pengen masyarakat kita di Papua aman, kita perlu berdemokrasi yang baik karena negara kita demokrasi. Jangan pakai cara yang membuat kenyamanan daerah ini tidak bagus,” ucapnya.
Sebelumnya, pada 14 April 2025, kelompok yang menamakan diri sebagai NRFPB di bawah pimpinan Abraham Goram Gaman mendatangi sejumlah kantor pemerintahan di Sorong, Papua Barat Daya. Mereka menyampaikan aspirasi separatis ke berbagai instansi, seperti Kantor Wali Kota Sorong, Kantor Gubernur Papua Barat, MRP Papua Barat Daya, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, serta Polresta Sorong Kota. (LP2/red)
