Ketua Pemuda Dominggus Mandacan Minta Gubernur Copot Kadinkes Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Pemuda Dominggus Mandacan, Thomas Ricky Sanadi, meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat, Alwan Rimosan. Desakan itu disampaikan setelah menilai kinerja Dinas Kesehatan belum optimal dalam penyerapan anggaran kesehatan bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Anggaran yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus,” ujar Thomas dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).

Baca juga:  Dinkes Papua Barat: Tak Ada Peserta Pesparawi Nasional Mual-Gatal Dirujuk ke RS

Thomas menyoroti realisasi penyerapan anggaran kesehatan Otsus tahun anggaran 2026 yang dinilai masih rendah. Dari alokasi Rp50 miliar, realisasi penyerapan hingga pertengahan tahun disebut baru mencapai 4,6 persen.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tersebut tidak sejalan dengan tujuan Otsus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Barat. Dia juga menilai kondisi itu berdampak pada masih tingginya beban biaya pengobatan yang harus ditanggung warga.

Baca juga:  Papua Barat Usul Bangun RS Kemenkes dan Poltekkes, Lahan 50 Hektare Disiapkan

Selain itu, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Papua Barat. Tuntutan tersebut meliputi pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, evaluasi dan transparansi penggunaan anggaran kesehatan Otsus, serta penunjukan pimpinan baru yang dinilai memiliki integritas dan kompetensi.

Thomas juga memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk merespons tuntutan tersebut. Dia menyatakan aksi demonstrasi akan digelar apabila dalam 3×24 jam tidak ada langkah tegas dari gubernur.

Baca juga:  ASN Pemprov Papua Barat Malas Ikut Apel, Wagub Ancam Berhentikan

“Apabila dalam waktu 3×24 jam belum ada langkah tegas dari Gubernur Papua Barat, kami akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua Barat sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Dinas Kesehatan Papua Barat sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait rendahnya serapan anggaran Otsus. Dinas menyebut keterlambatan penyerapan dipengaruhi proses regulasi dan mekanisme administrasi serta menyatakan pelaksanaan program akan dipercepat setelah seluruh persyaratan terpenuhi. (LP14/red)

Latest articles

Golkar Teluk Bintuni Matangkan Musda V, Fokus Regenerasi dan Pemilu 2029

0
TELUK BINTUNI, Linkpapua.id-Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan seluruh persiapan Musyawarah Daerah ke-V telah memasuki tahap akhir. Panitia memastikan kegiatan akan berjalan sesuai...

More like this

1.813 Mahasiswa Baru Ikuti PKKMB Unipa 2026, Pecahkan Rekor MuRI Mahkota dan Noken

MANOKWARI, LinkPapua.id – Sebanyak 1.813 mahasiswa baru mengikuti PKKMB Universitas Papua (Unipa) 2026 yang...

OJK Ungkap 1.033 Laporan Penipuan Transaksi Keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 1.033 laporan penipuan transaksi keuangan di...

Pengacara Desak Polisi Naikkan Kasus Kematian Yanto Idorway ke Penyidikan, Duga Ada Unsur Perencanaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tim pengacara keluarga Yanto Idorway mendesak polisi meningkatkan penanganan kasus kematian...