TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, kembali mendorong Pemkab Teluk Wondama mengupayakan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN pada triwulan IV 2026. DPRK berharap TPP tersebut dapat direalisasikan untuk membantu ASN menghadapi kebutuhan Natal dan tahun baru 2027 (Nataru).
“Sekali lagi kami berharap TPP triwulan IV bisa menjadi kado Natal dan tahun baru bagi para ASN Teluk Wondama,“ kata Melkias Dolfinus Sibena saat membacakan pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Teluk Wondama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRK Teluk Wondama, Selasa (29/9/2026) lalu.
Pemkab Teluk Wondama diketahui telah meniadakan pembayaran TPP sejak triwulan IV 2025. Kebijakan tersebut menyusul efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada keterbatasan keuangan daerah.
Bupati Teluk Wondama Elysa Auri sebelumnya menyatakan Pemkab akan mempertimbangkan usulan DPRK untuk membayar TPP triwulan IV 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Auri memberikan jawaban bupati atas pandangan umum gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK terkait Ranperda Perubahan APBD 2026.
“Pembayaran TPP triwulan IV akan kami pertimbangkan sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah,“ ujar Auri.
DPRK menilai penghapusan TPP telah memengaruhi daya beli masyarakat, terutama dari kalangan ASN. Kondisi tersebut disebut ikut membuat aktivitas jual beli di pasar-pasar menurun.
Pasar-pasar disebut menjadi lebih sepi pembeli setelah TPP tidak lagi diterima ASN. Mama-mama Papua juga disebut kesulitan membawa pulang uang karena lebih banyak barang dagangan yang tidak terjual.
Perputaran uang yang terbatas dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Karena itu, DPRK kembali meminta Pemkab mempertimbangkan pembayaran TPP meski dengan nilai lebih rendah dari sebelumnya.
“Untuk itu, kami sekali lagi mendorong kepala daerah agar mempertimbangkan pemberian TPP triwulan IV bagi ASN kita meskipun dengan besaran yang lebih kecil dari yang pernah dibayarkan sebelumnya,“ tutur Robert Gayus Baibaba saat membacakan pandangan umum gabungan fraksi dan kelompok khusus.
Seorang ASN Pemkab Wondama yang meminta namanya tidak ditampilkan berharap TPP kembali diberikan meski dengan besaran lebih kecil. Dia mengaku penghentian TPP membuat kondisi keuangan keluarganya semakin sulit.
Gaji yang diterimanya setiap bulan telah terpotong untuk membayar kredit bank. Akibatnya, penghasilan yang tersisa disebut tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Hampir semua pegawai di Wondama ini sudah kredit jadi tidak bisa kalau harap gaji saja. Makanya kita ini sangat-sangat berharap TPP ini bisa ada lagi walaupun mungkin hanya setengahnya saja ka. Intinya yang penting ada,“ ucapnya. (rex/red)
